Eks Bupati Bogor Jadi Pesakitan Lagi

22
0
Loading...

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Bogor periode 2009-2014 Rachmat Yasin (RY) sebagai tersangka korupsi pemotongan dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat RY bersama tiga tersangka lainnya.

Yaitu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor M Zairin, Komisaris Utama PT Jonggol Asri sekaligus Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala, dan seorang pihak swasta bernama FX Yohan Yap. Perkara tersebut terkait suap alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.

Keempatnya diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan masing-masing telah menjalani hukuman. Rachmat Yasin bahkan telah menghirup udara bebas pasca mengambil cuti menjelang bebas (CMB) sejak 8 Mei 2019.

Namun, ia kembali menghadapi jeratan hukum. KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dua perkara berbeda pada 24 Mei 2019. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi pemotongan dana SKPD serta menerima gratifikasi.

“Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan RY (Rachmat Yasin) Bupati Bogor periode 2009-2014 sebagai tersangka,” ujar Febri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/6).

Febri mengatakan Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp 8,9 miliar. Kata Febri, uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2013 dan 2014.

Loading...

Febri menjelaskan pasca menjabat sebagai Bupati Bogor pada 2009, Rachmat Yasin diduga melakukan beberapa pertemuan dengan para SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pertemuan tersebut dilakukan secara resmi mau pun tidak.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Yasin menyampaikan kebutuhan dana di luar pembiayaan APBD yang harus dipenuhi oleh bupati. Khususnya operasional bupati dan biaya pencalonan kembali.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Rachmat Yasin menyatakan kepada para kepala dinas untuk membantunya. Maksudnya, ia meminta setiap SKPD menyetor sejumlah dana kepadanya.

Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memotong dana agar memenuhi kewajiban tersebut. Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RSUD, upah pungut, pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, serta pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender.

“Total uang yang diterima RY selama 2009-2014 yang berasal dari potongan dana kegiatan SKPD sebesar Rp 8.931.326.223,” terang Febri.

Selain melakukan korupsi, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor pada 2010. Gratifikasi tersebut diduga diterima dari seseorang yang memiliki tanah seluas 350 hektare Desa Singasari dan Desa Cibodas. (riz/fin/tgr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.