Eks Sekretaris KPU Pangandaran Ditetapkan Jadi Tersangka

48
0
MASIH SEPI. Suasana Kantor KPU Kabupaten Pangandaran masih sepi, sebab tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 belum dimulai.
Loading...

PANGANDARAN – Ditetapkannya mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran berinisial P sebagai tersangka kasus korupsi Alat Tulis Kantor (ATK) serta Makan dan Minum (Mamin) membuat Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata prihatin.

Pasalnya yang bersangkutan juga bekerja sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPRKP).

“Kita prihatin dan ini harus menjadi pembelajaran bagi semua, dalam penggunaan keuangan dan sebagainya,” tegasnya kepada Radar saat ditemui di gedung DPRD Selasa (23/7).

Ia memperingatkan kepada semua pihak untuk melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Saya dan Pak Wabup tidak akan bisa apa-apa, seandainya hal itu (korupsi, Red) terjadi,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Jeje, dirinya belum menerima laporan langsung dari yang bersangkutan atau dinas terkait, mengenai penetapan tersangka itu. “Tapi saya dengar itu kejadianya di periode yang lama ya, “ katanya.

Dalam ekspos yang dilakukan Kejari Kabupaten Ciamis disebutkan kerugian negara sebesar Rp 148 juta itu memang sudah dikembalikan, akan tetapi tidak menghentikan kasus tersebut.

Loading...

Salah seorang pegawai di PUTRPRKP yang enggan disebutkan membenarkan bahwa yang bersangkutan saat ini bekerja di dinas tersebut, bahkan waktu hari Senin (22/7) masih ngantor. “ Tadi pagi masih ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ciamis menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mamin dan ATK KPU Pangandaran berinisial P.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari Kabupaten Ciamis Andi Andika Wira SH MH menerangkan dalam kasus dugaan korupsi mamin dan ATK KPU Pangandaran, kejari sudah menetapkan P sebagai tersangka.

P adalah mantan sekretaris KPU Pangandaran asal Ciamis. Saat ini yang bersangkutan tengah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangandaran.

Pengadaan mamin dan ATK KPU Pangandaran itu terjadi pada 2015. Saat itu KPU Pangandaran menginduk ke Kabupaten Ciamis lantaran masih dalam masa transisi. Dengan demikian, yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut adalah P.

“Insyaallah dalam waktu dekat sudah layangkan panggilan dan bisa langsung dieksekusi untuk penahanan,” tutur dia.

Menurut Andi, kerugian negara atas kasus mamin dan ATK itu mencapai Rp 148 juta. Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan dari BPKP Provinsi Jawa Barat. Tersangka P diduga memalsukan kuitansi dana mamin dan ATK selama menjabat sebagai sekretaris KPU Pangandaran.

“Kita ketahui mengenai modusnya tersangka memalsukan bon-bon mamin termasuk ATK untuk operasional,” ujar dia. (den/ isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.