Eksekutif dan Legislatif Harus Jadi Contoh Baik

26
Sidik Firmadi

BANJAR – Pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi menilai kisruh penetapan APBD Kota Banjar Tahun 2019 seharusnya tidak perlu terjadi jika masing-masing anggota DPRD dan pihak eksekutif memahami tugas dan fungsinya dengan baik.

“Saya berharap anggota DPRD Kota Banjar harus mampu bersinergi dan bekerja sama antar sesama anggota demi kamajuan Kota Banjar. Tidak hanya dengan sesama anggota DPRD, namun yang lebih penting dengan pihak eksekutif. Jangan terus bertengkar dan menunjukkan katidakkompakan, karena jika tujuannya sama-sama ingin memajukan Kota Banjar, maka tidak ada alasan untuk tidak bersatu,” kata dosen Ilmu Pemerintahan ini Minggu (23/12).

Pihak eksekutif juga, menurut dia, harus bersikap bijak dengan melihat kepentingan masyarakat yang menyuarakan aspirasinya melalui anggota dewan. Sebab dalam aturan, memang dibolehkan anggota dewan menyampaikan pokir yang bisa diakomodir oleh pihak eksekutif.

Terkait polemik yang terjadi, saran dia, harus segera diatasi dengan menjalin komunikasi yang baik antar kedua pihak. Jangan sampai berlarut dan malah menganggu kelancaran sistem pemerintahan di Kota Banjar.

“Jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat terganggu karena ulah ketidakdewasaan kedua belah pihak. Harus segera diatasi dan dicarikan solusi akan kembali terjalin kerja sama melalui komunikasi yang baik,” harapnya.

Semua kembali lagi ke masyarakat. Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi dua lembaga tersebut. Terlebih, saat ini merupakan tahun politik yang penting bagi anggota DPRD. Jangan sampai berimbas terhadap kepercayaan masyarakat.

“Terakhir saya berharap semua anggota DPRD Kota Banjar mampu berkomunikasi lebih bijak lagi dengan eksekutif karena di masa-masa kampanye seperti saat ini, masyarakat akan lebih fokus menilai anggota dewan petahana, sebelum mereka memutuskan untuk memilih kembali. Jadi jangan sampai anggota dewan petahana dihukum oleh masyarakat dengan cara tidak dipilih kembali karena dinilai memiliki kinerja buruk,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, hasil rapat paripurna pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019 Kota Banjar pada Senin (17/12) mendapat sorotan. Beberapa pihak menganggap pengesahan APBD melanggar aturan dan nampak dipaksakan karena anggota dewan yang hadir tidak kuorum.

“Jumlah anggota dewan itu ada 25 bukan 24. Dari PP Nomor 12 tahun 2018 juga tidak ada menyebutkan anggota dewan yang terlibat hukum langsung diberhentikan secara otomatis setelah inkrah putusan Pengadilan Negeri. Kami masih menganggap jumlah anggota dewan itu 25 karena satu orang yang terlibat hukum berinisial Ro itu belum di-PAW, buktinya dalam daftar hadir sidang paripurna saja ada namanya kok. Jadi menurut saya sidang APDB 2019 itu cacat hukum,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Banjar Budi Sutrisno Selasa (18/12).

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi menyebut sidang kuorum karena saat ini formasi anggota dewan di Kota Banjar berjumlah 24 orang. Satu orang berinisial Ro sudah dianggap berhenti (bukan anggota dewan) karena telah menerima putusan inkrah dari pengadilan.

“Jumlahnya 24. Kemudian kenapa di absensi itu masih tertera nama yang bersangkutan, itu sah-sah saja, kan statusnya berhalangan tetap, bukan meninggal. Bukti sudah bukan anggota dewan lagi yakni dengan hak-haknya sebagai wakil rakyat sudah di-stop,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.