Eksploitasi Pasir Batu Galunggung Minta Dikaji Ulang

73
0
AUDIENSI. Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPG) audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait pertambangan pasir batu di Dinding Ari Galunggung, Selasa (13/1). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPG) menggelar audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan dinas terkait berkaitan pertambangan dan lingkungan di kawasan Gunung Galunggung, Selasa (12/1).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan AMPG mempertanyakan soal izin aktivitas pertambangan pasirt batu (sirtu) di Dinding Ari Galunggung, tepatnya di Leuweung Keusik Kampung Pasiripis Desa/Kecamatan Padakembang.

Ada sepuluh poin aspirasi dan lima tuntutan kepada DPRD dan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas PUPR, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan dinas terkait lainnya yang disampaikan.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPG) Denden Anwarul Habibudin menjelaskan, ada 10 poin yang disampaikan pada saat audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan dinas terkait.

Kesepuluh poin tersebut, jelas dia, pertama bahwa masalah pertambangan di Leuweung Keusik Kampung Pasir Ipis Desa/Kecamatan Padakembang sudah terjadi bahasan.

Loading...

Baca juga : Efek Yanto Oce, PPP Kota Tasik GasPol

Termasuk sudah ada aksi demonstrasi yang melahirkan surat pernyataan bersama antara masyarakat dan bupati Tasikmalaya tahun 2012 lalu, yaitu Uu Ruzhanul Ulum untuk memberhentikan dan menindak pengusaha yang berencana melakukan eksploitasi tambang pada tahun 2012.

Kedua, sosialisasi izin yang terkesan diam-diam dan tanpa prosedur yang jelas dan menyeluruh. Ketiga tidak adanya arsip izin baik di desa maupun kecamatan dan dinas terkait.

Keempat, adanya indikasi konspirasi terkait proses izin di tingkat desa dan kecamatan maupun instansi dengan saling melemparkan permasalahan terkait rekomendasi awal.

Kelima alasan instansi mengeluarkan rekomendasi izin sama sekali tidak berdasarkan proses kajian yang mendalam. Keenam kajian lapangan yang tidak sesuai dan terkesan tanpa koordinasi.

Ketujuh, status Gunung Galunggung yang merupakan geopark nasional akan kontradiktif dengan program pertambangan di wilayah kawasan tersebut.

Kedelapan, dampak yang akan ditimbulkan dari aktivitas tambang di wilayah tersebut sudah disampaikan sedemikian rupa seperti kualitas air yang jelek dan bahaya bencana alam longsor serta banjir bandang.

Kemudian, lanjut dia, kesembilan kapasitas instansi di tingkat kabupaten harus ikut menyelesaikan persoalan terkait permasalahan tersebut dan terakhir kesepuluh lokasi tersebut dekat dengan Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika.

“Adapun tuntutan AMPG terkait aktivitas tambang di Dinding Ari Gunung Galunggung di Desa Padakembang, ada lima poin yang disampaikan dan minta untuk ditindaklanjuti,” terang Denden kepada Radar, Selasa (12/1).

Tuntutan tersebut, jelas dia, pertama meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait, pemerintah kecamatan dan desa untuk meninjau kembali wilayah tambang tersebut. Kedua, berhentikan aktivitas dan turunkan alat berat sampai selesai peninjaun kembali, ketiga tindak para pengusaha dan instansi yang seakan memanipulasi kepentingan yang merugikan masyarakat dan merusak kearifan lokal.

Keempat, meminta surat pernyataan dari instansi terkait untuk menyikapi masalah tersebut dan kelima mendorong Pemkab Tasikmalaya untuk segera menetapkan seluruh kawasan Galunggung sebagai daerah hutan lindung dan cagar budaya.

“Agar tidak ada lagi oknum pengusaha yang berani memanipulasi data untuk perizinan serta melakukan aktivitas pertambangan yang akan merugikan dan membahayakan masyarakat,” tambah dia.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana SAg mengungkapkan, pihaknya memfasilitasi audiensi yang dilaksanakan masyarakat dari AMPG di Desa/Kecamatan Padakembang dekat Dinding Ari Gunung Galunggung bersama pemerintah daerah.

Pemerintah daerah, terang dia, yang diwakili oleh dinas-dinas terkait berkaitan dengan aktivitas penambangan di Dindingg Ari Galunggung tepatnya di Leuweung Keusik Kampung Pasiripis Desa/Kecamatan Padakembang oleh salah satu perusahaan asal Tasikmalaya hadir dan sudah menyampaikan soal izin perusahaan.

“Dalam audiensi tersebut, kita menyampaikan langkah-langkah agar semua pihak yang bersangkutan baik dari perwakilan AMPG, pemerintah desa dan kecamatan setempat serta dinas terkait dan pihak ketiga bermusyawarah agar komunikasi berjalan baik,” ujar dia.

Menurut dia, perusahaan tambang yang melakukan aktivitas penambangan pasir dan batu di Dinding Ari Gunung Galunggung, menurut pengakuan dinas terkait, desa dan kecamatan memang sudah mengantongi izin operasi dan SIUP dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Izinnya sudah turun, kita melihat dokumen-dokumen izinnya dari dinas terkait, dari pihak perusahaan. Maka kami sarankan kepada pemerintah daerah, termasuk di tingkat kecamatan juga desa musyawarah lebih lanjut terkait persoalan di lapangan,” terang dia.

“Apabila memang masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan apabila ada pengajuan dari masyarakat bawah terkait persoalan itu akan dijadikan dasar untuk kita membuat sebuah rekomendasi,” katanya, menambahkan.

Akan tetapi, ungkap dia, sampai saat ini Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum bisa menerima dasar-dasar yang kuat, maka oleh DPRD diserahkan kepada pemerintah kecamatan dan desa setempat terlebih dahulu.

“Karena baik kecamatan dan desa sudah mengantongi izin aktivitas pertambangan perusahaan tambang di lokasi tersebut. Karena menurut dinas terkait perusahaan ini sudah memiliki Izin SIUP dan amdal lainnya. Karena izin ini dilindungi juga oleh undang-undang,” ungkap dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.