Empat Perda Segera Disahkan

140

SINGAPARNA – DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama eksekutif segera mengesahkan empat buah peraturan daerah (perda) pada tahun ini yang sudah diusulkan dalam Rapat Paripurna Pengajuan Empat Buah Rancangan Peraturan Daerah.

Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP menjelaskan dalam paripurna tersebut menyampaikan empat buah rancangan peraturan daerah (ranperda).

Di antaranya Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2038. Kemudian Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat.

Kemudian Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jelas Ade, Ranperda Tata Ruang Wilayah ini sangat dibutuhkan sebagai pedoman pembangunan di daerah dalam kerangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis.

“Saat ini pemerintah merencanakan tata ruang wilayah untuk tahun 2011 sampai 2031 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031,” jelasnya, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil peninjauan kembali, kata Ade, terdapat beberapa revisi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan.

Selain itu, untuk Ranperda Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat juga sangat penting.

Karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi dan dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang bermanfaat.

Itu bukan hanya berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) saja, melainkan kepada kesejahteraan masyarakat.

Jelas Ade, PD BPR merupakan BUMD Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha. Keberadaannya mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Ke depan, peran dan fungsi harus semakin ditingkatkan.

“Maka pengelolaan PD BPR diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. PD BPR dibentuk berdasarkan SK bupati Tasikmalaya NO.PE.003/170/sk/1967 tentang pembentukan LPK di wilayah Kabupaten Tasikmalaya,” bebernya.

Sebelumnya, terdapat sekitar 30 PD BPR BKPD dan bank pasar milik Kabupaten Tasikmalaya. Namun sesuai perkembangannya dengan Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2010 dilakukan merger dan konsolidasi PD BPR menjadi tiga yaitu PD BPR LPK Cipatujah, PD BPR Artha Sukapura dan PD BPR Artha Galunggung.

“Selanjutnya dikeluarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR hasil merger di Kabupaten Garut, Subang, Cianjur dan Tasikmalaya menjadi perseroan terbatas,” terangnya.

Terhitung 21 januari 2016, PD BPR LPK Cipatujah telah berubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT BPR Cipatujah Jabar. Dengan demikian, maka masih terdapat dua PD BPR di Kabupaten Tasikmalaya yang belum mengalami perubahan bentuk badan hukum.

“Makanya dalam usaha mengoptimalkan peran dan fungsi PD BPR di antaranya dengan melakukan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Diharapkan dengan upaya perubahan bentuk ini mampu bersaing secara fair dan adil. Ranperda ini terdiri dari XVIII (delapan belas) bab dan 41 pasal,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST menyetujui, sepakat dan mendorong agar keempat Ranperda yang disampaikan oleh eksekutif ini di sahkan menjadi peraturan daerah di 2019 ini.

“Saya berharap keempat perda tersebut bisa segera disahkan di akhir masa jabatan bupati. Kami berharap terselesaikannya perda tersebut biar kita tidak punya hutang dalam periode ini, agar segera dituntaskan,” ungkap Ami.

Dampak jika keempat perda tersebut disahkan menjadi peraturan daerah, jelas Ami, sangat besar. Pertama, Ranperda RTRW, pemerintah daerah bisa lebih fokus menata tata ruang daerah dan bisa lebih tergambarkan zonasi daerah. “Ke depan bisa ditindaklanjuti dengan Perda RDTR biar seimbang dan lengkap menjadi pedoman daerah,” paparnya.

Kemudian, tentang Ranperda PD BPR menjadi PT dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, jelas dia, soal ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak. Sudah menjadi tuntutan saat ini dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. “Perda ini sangat dibutuhkan, pemerintah daerah diharapkan hadir dalam perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.

(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.