Enam Fraksi Sepakat Ambil Alih Pengisian Wabup, Fraksi PDIP Tak Setuju

152
0
Drs H Ending Sunaryo MSi

SINGAPARNA – Enam Fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengatakan sepakat apabila proses pengisian jabatan wakil bupati (wabup) diambil alih dari Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto.

Fraksi-fraksi yang sepakat lembaga DPRD bertindak dalam pengisian wabup ini adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, Partai Gerindra, PAN dan PPP. Sedangkan untuk PDI Perjuangan tidak sepakat, mereka lebih memilih prosesnya tetap melalui bupati.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Drs H Ending Sunaryo MSi mengatakan sangat sepakat sekali apabila proses pengisian wabup diambil alih oleh dewan. Karena mungkin sudah terlalu lama belum kunjung ada progres yang dilaksanakan oleh bupati. “Kalau Golkar setuju-setuju saja, asal sesuai mekanisme dan aturan yang ada di DPRD. Rencana ambil alih pengisian wakil bupati ini sudah dibicarakan di dewan,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (21/6).

Jelas dia, aturan pengambilan alih pengisian wabup oleh dewan sudah jelas tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga, apabila ini benar-benar dilaksanakan tidak ada persoalan dari segi aturannya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ferry Willyam ST mengatakan akan mendukung soal pengisian wabup diambil alih oleh dewan. Mengingat, sudah cukup lama tidak ada progres oleh partai pengusung dan bupati. Apalagi, kondisi kabupaten saat ini banyak persoalan yang harus segera dibenahi. “Jadi saya sangat sepakat kalau belum kunjung ada progres, pengisian wabup harus diambil alih DPRD,” paparnya.

Lanjut dia, proses ini diambil oleh DPRD karena prosedur yang sudah ada belum dijalankan oleh bupati dalam pengisian wabup. “Selama aturan pengambil alihan pengisian wakil bupati ada di DPRD, kenapa tidak diambil alih,” terangnya.

Namun, kata dia, sebelum ada kesepakatan resmi soal pengisian wakil bupati, DPRD terbuka menunggu bupati dan partai pengusung segera mengusulkan dua nama ke DPRD. Karena masih ada waktu apabila benar-benar serius dalam mengisi jabatan orang nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya ini. “Jadi, mekanisme dan prosedural yang normatif saat ini masih bisa dilaksanakan sebetulnya, sebelum diambil alih DPRD,” katanya.

Anggota Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya, H Ami Fahmi ST mengaku setuju pengisian wabup diambil alih DPRD, itu pun apabila sesuai dengan regulasi yang ada. “Ya memang hari ini terasa sekali dengan kekosongan wakil bupati dan sekda di jabat oleh penjabat. Roda pemerintahan agak terhambat dan tidak berjalan optimal. Jadi kalau ada inisiatif DPRD ambil alih, selama tidak bertentangan dengan regulasi yang ada kita sepakat-sepakat saja,” tegas Ami.

Kata Ami, apabila partai pengusung merasa mandek mengusulkan wabup melalui bupati, partai koalisi bisa langsung mengusulkan ke DPRD. Namun, sejauh ini bupati dan partai pengusung belum mengusulkan dua nama ke DPRD.

Kata Ami, di Bekasi, Indramayu dan Cirebon, pengisian wakil bupati diambil alih oleh DPRD, walaupun memang berbeda kondisinya dengan di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau di daerah lain kebetulan bupatinya bukan merupakan ketua salah satu partai pengusung. “Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya kan bupatinya ketua DPC PDI Perjuangan, ya itu menjadi kendala juga,” paparnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, H Cecep Ruchimat (HCR) mengatakan sependapat dengan fraksi lain untuk mengambil alih proses pengisian wabup. “Ya sepakat, karena memang jabatan wakil bupati ini sangat penting untuk segera diisi,” paparnya.

Kata dia, pengambilan alih pengisian wabup artinya mendorong agar pemerintah daerah berjalan baik. Apalagi dalam waktu dekat ini akan menghadapi pilkades serentak dan persiapan Pilkada 2020.

Anggota Fraksi PAN Kabupaten Tasikmalaya, Asep Dzulfikri SE mengatakan terkait rencana ambil alih pengisian wakil bupati dari bupati sependapat dan mengikuti saja. Namun tetap ada aturan dan landasannya agar DPRD tidak menyalahi aturan. “Yang pasti sebagai salah satu fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah atau bupati menjalankan roda pemerintahan dengan baik,” paparnya.

Sekretaris Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Basuki Rahmat MSi mengaku sangat sependapat apabila proses pengisian wabup diambil alih DPRD. “Kekosongan wakil bupati sudah terlalu lama, kemudian seakan pemerintahan pincang, banyak kekosongan dan dalam menjalankan roda pemerintahan kurang optimal,” paparnya.

Kata dia, Fraksi PPP akan mencoba mengusulkan dalam rapat paripurna yang akan dilaksanakan Senin (24/6), agar masalah ambil alih pengisian wakil bupati oleh DPRD bisa dilakukan, termasuk membentuk panitia khusus.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH mengaku tidak setuju jika DPRD mengambil alih proses pengisian wakil bupati. “Tidak sepakat, karena kalau PAN dan PKS saja yang langsung mengusulkan nama calon wakil bupati ke DPRD, lalu PDIP sebagai partai pengusung di kemanakan, tidak diakui,” ungkapnya.

Demi menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan soal pengisian wabup tetap mengacu kepada prosedur yang ada dan sudah berjalan saat ini. “Yakni partai pengusung PAN, PKS dan PDIP yang mengusulkan dua nama calon wakil bupati ke bupati dan dilanjutkan ke DPRD,” pungkasnya.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.