Banyak yang Menjabat Lebih dari Tiga Tahun, Eselon II Harus Dirombak

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

SINGAPARNA – Beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya sepakat untuk dilakukan penyegaran terhadap kepala dinas atau eselon II yang sudah lama menjabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ketua Fraksi Partai Demokrat Ferry Willyam ST menjelaskan sebagai kepala dinas harus mempunyai rule dalam bekerja. Sehingga semuanya bisa mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena seorang kepala dinas itu harus mengikuti format atau arahan dari RPJMD. “Pertanyaannya, sudahkah dinas-dinas ini melakukan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD,” ujarnya.

Berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memang dari sisi pembangunan sudah cukup baik. Akan tetapi dari sisi lain memang banyak program pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJMD. “Ya kalau berbasis pembangunan semua juga membangun. Kalau dari sisi prioritasnya itu yang terkadang tidak masuk dan keluar dari RPJMD,” paparnya.

Fraksi Demokrat menilai kalau kepala dinas itu sesuai dengan RPJMD dalam hal programnya bisa diteruskan. Tapi jika memang melenceng dari visi misi dan RPJMD harus menjadi pertimbangan kepala daerah dalam mempertahankannya. “Sukses tidak suksesnya pembangunan bupati dan wakilnya tergantung dari para asisten termasuk kepala dinas yang melaksanakannya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan H Demi Hamzah Rahadian SH MH mengatakan penyegaran posisi jabatan di beberapa dinas, badan atau kantor yang dianggap sudah lama pada posisi tersebut merupakan sebuah keharusan. Sehingga para kepala dinas bisa mempunyai suasana baru dalam bekerja, kemudian dinas itu sendiri bisa ada inovasi dari pimpinan barunya.
“Jadi kenapa harus dilakukan penyegaran agar tidak ada penguasa dinas (karena sudah terlalu lama, Red),” ungkapnya kepada Radar, Selasa (13/3).

Ketika posisi jabatan terlalu lama tidak bagus juga. Karena semakin lama aparatur sipil negara (ASN) menjabat pada posisinya akan semakin kurang kinerjanya. Oleh karena itu harus memberikan kesempatan kepada ASN lain yang sudah memenuhi kualifikasi untuk mengisi jabatan tersebut, sehingga tidak menghambat karier dari ASN lain. “Jadi coba rolling. Saat ini sudah banyak pejabat yang right man in the right place atau yang memenuhi kualifikasi dan tepat diposisikan sebagai kepala dinas,” jelasnya.

Ketua Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin mengungkapkan penyegaran terahdap kepala dinas harus diputuskan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Intinya Baperjakat mempunyai kewenangan subjektif dan objektif dalam menilai ASN,” terangnya. Kurang baiknya kinerja kepala dinas bukan masalah sebentar dan lamanya menjabat, melainkan dari sisi profesionalitasnya.

Ketua Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya H Jejeng Zaenal Muttaqin SHi mengatakan penyegaran kepala dinas sepenuhnya menjadi kewenangan Baperjakat untuk mengevaluasi kinerja para ASN. Hanya jika pejabat sudah terlalu lama menjabat pada jabatan tertentu kinerjanya dipertanyakan. ”Kalau sudah terlalu lama, secara umum itu dikhawatirkan kerjanya mungkin tidak seoptimal pejabat yang baru,” paparnya.

Kemudian terlalu seringnya rotasi mutasi pejabat juga kurang bagus. Karena pejabat harus diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi dalam memajukan instansinya. “Tapi kalau terlalu lama dan kinerjanya tidak terlalu bagus akan jenuh juga,” katanya.

Kepala Bidang Data Perencanaan dan Pengendalian Pegawai BKD Kabupaten Tasikmalaya Ari Fitriadi SSTP MSi menjelaskan untuk pejabat setingkat eselon II atau sejajar dengan jabatan sekretaris daerah, sekretaris dewan dan kepala dinas, masa jabatannya sudah ada yang lebih dari satu tahun pasca dilakukan rotasi mutasi. “Bahkan ada yang sudah lebih dari tiga tahun,” ungkapnya. (dik)

loading...