Etika Kadisbudpora Kota Tasik Dikeluhkan

142
0
AUDIENSI. Mahasiswa dan aktivis menyampaikan keluhan tentang sikap Kepala Disporabudpar terhadap DPRD Kota Tasikmalaya dalam audiensi yang digelar Rabu siang (27/1) di ruang rapat paripurna. Firgiawan / Radar Tasikmalaya
Loading...

INDIHIANG – Meski Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid II, terdapat kelonggaran-kelonggaran terhadap aktivitas usaha. Para pelaku usaha cafe justru mengeluhkan persoalan lain yang menyangkut terhadap keramahan dinas teknis terhadap pegiat usaha bidang kepariwisataan.

Hal itu disampaikan Lintas Mahasiswa dan Aktivis Kota Tasikmalaya, yang mendapat laporan dari sejumlah pegiat usaha kuliner, cafe maupun kedai kopi. Dimana, adanya pernyataan dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya, Hadian yang kurang pantas dikemukakan pada pertemuan resmi.

“Untuk itu, kami sampaikan permohonan audiensi terhadap DPRD, supaya yang bersangkutan datang langsung bersama Inspektorat,” kata Koordinator lintas mahasiswa dan aktivis, Lutfi Abdul Aziz kepada Radar, usai audiensi di ruang rapat paripurna, Rabu (27/1).

Ia menyayangkan dalam audiensi tersebut kepala dinas tidak menghadiri langsung dan malah mewakilkan sekretarisnya. Padahal, mereka hendak menyampaikan keluhan para pelaku usaha atas pernyataan yang tidak pantas disampaikan seorang kepala instansi pemerintah terhadap masyarakat dalam hal ini pelaku usaha.

Baca juga : Wanita Muda Penjual Miras via Medsos di Ciawi Tasik Diciduk Polisi

loading...

Lutfi menceritakan pada Rabu 6 Januari 2021 lalu, Disporabudpar menggelar sosialisasi tentang aturan pembatasan jam operasional terhadap pelaku usaha di salah satu cafe Jalan HZ Mustofa.
Agenda yang seharusnya memberikan pemahaman dan pengertian terhadap pegiat usaha kuliner itu justru berujung pernyataan-pernyataan diskriminatif dan seolah menunjukkan arogansi sebagai aparatur negara.

“Dia datang secara resmi melekat sebagai kepala OPD (dinas, Red), kemudian sampaikan pernyataan yang tidak patut. Kita punya bukti, rekaman dan saksi-saksi untuk kita sampaikan ke wakil rakyat selaku mitra kerja eksekutif,” tuturnya.

Mahasiswa dan aktivisi ini kecewa dan mendesak adanya penjadwalan ulang audiensi. Sebab, keluhan yang disampaikan bukan hanya menyangkut kinerja kedinasan, melainkan etika ASN yang melekat di tubuh kepala dinas.

“Kami juga meminta jaminan agar yang bersangkutan hadir secara langsung tidak lagi mewakilkan,” tegas Lutfi.

“Harusnya eksekutif berikan solusi agar protokol kesehatan diterapkan, tetapi geliat usaha tidak lumpuh. Di tengah para pelaku usaha mengeluhkan lesunya omzet dan lain sebagainya. Yang didapat malah nada tidak sedap dari ungkapan Kepala Disporabudpar,” sambungnya.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi tersebut hanya berlangsung sekitar satu jam. Andi mengungkapkan bobot persoalan mahasiswa lebih mengarah terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi I. Sebab, berkaitan kinerja dan etika ASN.

“Supaya tidak offside, kita siap agendakan penjadwalan ulang ketika teman-teman aktivis mahasiswa meminta hal itu dan lebih tepatnya kepada Komisi I. Kami pun siap hadir apabila dampak dari indikasi perilaku ASN itu berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi kami dalam pengawasan ekonomi dan kepariwisataan,” kata dia memaparkan.

Sementara itu, Sekretaris Disporabudpar Kota Tasikmalaya Hj Rita Melia menuturkan dalam kesempatan itu kadis sedang sakit sehingga berhalangan hadir datang ke undangan audiensi. “Beliau sedang sakit maka mewakilkan kami untuk hadir,” singkatnya. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.