Evaluasi BUMD Harus Teliti

6
0
FOTO-FOTO: ISTIMEWA MENERIMA. Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menerima berkas saat rapat paripurna, Kamis (18/7).
FOTO-FOTO: ISTIMEWA MENERIMA. Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menerima berkas saat rapat paripurna, Kamis (18/7).

BANDUNG – Rencana penutupan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilakukan melalui kajian serius. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, dari beberapa catatan yang disampaikan adalah hasil evaluasi tiap-tiap komisi dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD).

“Catatan tersebut bukan hanya kali ini disampaikan, saat LKPJ Gubernur Jabar kami sampaikan bahwa penataan BUMD menjadi hal wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Jabar,” ujar Ineu usai memimpin rapat paripurna, Kamis (11/7).

Ineu menambahkan, Jabar memiliki cukup banyak BUMD. Namun hingga saat ini baru BUMD keuangan saja yang memberikan report kemajuan.

“Di mana tujuan BUMD adalah selain menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden kepada pemerintah daerah yang semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Kata dia, pihaknya terus memberikan dukungan dan telaah-telaah terhadap BUMD agar mengalami kemajuan. Sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintahan yang baru ini, yaitu BUMD Juara dapat terealisasi.

“Pada P2APDB terdapat beberapa catatan yang betul-betul harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Saya minta ini dilakukan kajian yang betul-betul dan sungguh-sungguh untuk BUMD ini, karena ketika ada BUMD yang merugi dan dilakukan penutupan harus dengan langkah-langkah yang baik karena terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya,” ujarnya.

Ineu berharap, rencana revitalisasi dan penutupan BUMD menjadi bahan diskusi pemerintah daerah dengan DPRD dalam rangka mengkaji secara keseluruhan BUMD yang ada di Jabar.

“Ketika mendirikan penyertaan modal hingga berjalannya BUMD itu dilakukan secara bersama-sama. Sehingga hal ini harus dilakukan kajian yang mendalam, mana yang kira-kira harus dilakukan revitalisasi atau penutupan pun harus dikoordinasikan dan komunikasi dengan DPRD. Karena kami memiliki catatan terhadap BUMD atas hasil pengawasan,” pungkasnya. (dg/adv).

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.