Evaluasi Kampanye, Bawaslu Pangandaran Berikan Catatan

109
0
EVALUASI. KPU Kabupaten Pangandaran menggelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 Selasa (30/7). Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya
EVALUASI. KPU Kabupaten Pangandaran menggelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 Selasa (30/7). Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya

PANGANDARAN – Setelah dilakukan penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menggelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin mengatakan rapat evaluasi tersebut dilakukan agar menjadi koreksi dan perbaikan, guna penyelenggaraan yang lebih baik ke depan.

”Pangandaran sendiri akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 mendatang, tentu evaluasi ini akan menjadi acuan untuk penyelenggaraan Pilkada nanti,” jelasnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (30/7).

Menurut dia, ada beberapa metode kampanye yang di fasilitasi oleh KPU dan hal itu harus dievaluasi,apakah sudah benar atau tidak.

”Seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak oleh KPU, terus lokasi pemasanganya, apakah sudah sesuai prosedur atau belum,” terangnya.

Muhtadin mengatakan catatan dalam evaluasi tersebut akan dinotulenkan dan diserahkan kepada KPU Jawa Barat. ”Catatan-catatan ini akan menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan Pemilu ke depan,” tutur dia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan pihaknya menyerahkan 10 catatan penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019, yang menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten Pangandaran.

”Yang paling disoroti adalah pemasangan APK, dimana banyak peserta pemilu kurang faham dalam pemasangan APK, sehingga terjadi pemasangan APK disembarang tempat,” tuturnya.

Kurang jelasnya aturan terkait reklame bilboard, aturan penetapan desain yang telat dikeluarkan.

“Penentuan wilayah zonasi pemasangan APK kurang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, serta ada aturan yang abu-abu terkait materi kampanye di APK,” ujarnya.

Selain itu, lamanya waktu tahapan kampanye menjadi kendala dan menimbulkan perselisihan antar peserta pemilu. ”Kurang jelasnya ukuran minimal APK, yang seharunya ukuran maksimal, sehingga membingungkan peserta pemilu,” tuturnya. (den)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.