Fase AKB, Pemkot Tasik Godok Aturan Protokol Kesehatan

135
0

KOTA TASIK – Masa penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Tasik, kini masuk ke fase Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menuju New Normal.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap IV pun telah diputuskan tak diperpanjang atau dihentikan.

Wali Kota Tasik, Budi Budiman mengakui, aturan AKB secara teknis masih digodok Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Nantinya, pemberlakuan aktivitas AKB ini akan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwalkot).

“Jadi kita sudah sepakat memberhentikan PSBB. Pihak Pemprov Jabar pun sudah setuju dengan hasil evaluasi kita. Alhamdulillah kondisi Covid sangat landai di kita,” ujar Budi kepada radartasikmalaya.com, Sabtu (27/06) siang.

“Walaupun demikian, kita tak boleh terlena. Karena yang positif memang tinggal 1 pasien (ASN yang kerja di luar Kota Tasik, Red). Mudah-mudahan seminggu ini pasien itu telah pulih kembali,” sambungnya.

Beber Budi, yang ditemui usai pelantikan pengurus BKPRMI di Gedung DPRD, walaupun kini memasuki masa AKB, masyarakat jangan terlena.

Protokol kesehatan harus tetap dijalankan karena Covid belum ada obatnya serta bisa kembali meledak sewaktu-waktu.

Makanya, Tim Gugus Tugas dan Kedaruratan Kota Tasik pun masih dalam posisi darurat hingga ada keputusan resmi dari Presiden.

Karena darurat Covid ini mengacu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PSBB) Pusat.

“Makanya protokol kesehatan harus terus dijaga. Tim Gugus Tugas tetap keliling mengingatkan masyarakat serta mengawasi berbagai kerumuman masyarakat. Karena kita tetap serta masih dalam status waspada dan terjaga dari Covid,” bebernya.

Dia menambahkan, besok Perwalkot tentang Protokol Kesehatan yang mengatur masa AKB ini telah tuntas dibahas.

Nanti di dalamnya juga selain mengatur aktivitas masyarakat, juga jadi acuan masing-masing OPD dan dinas.

“Sehingga dengan Perwalkot ini akan menjadikan pencegahan semakin masif. Walaupun PSBB sudah berakhir, protokol kesehatan tetap berlaku. AKB ini tetap disikapi dengan penuh kewaspadaan,” tambahnya.

Budi menandaskan, dalam regulasi Perwalkot tentang Protokol Kesehatan itu akan diatur juga dengan rambu-rambu yang akan dipasang tiap dinas maupun instansi lainnya.

“Misalnya rambu yang dibuat Indag nanti kaitannya dengan pertokoan harus bagaimana, dengan mall bagaimana dan lain sebagainya. Jadi nanti semua mengaku ke Perwalkot tersebut,” tandasnya.

(rezza rizaldi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.