Fenomena Penangkapan Koruptor, Presiden Harus Tanggung Jawab

12

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Banyaknya koruptor yang ditangkap KPK dalam 2 pekan terakhir ini menunjukkan bangsa ini belum lepas dari perilaku korupsi. Dan Presiden Jokowi harus bertanggungjawab terhadap masalah ini.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bangsa ini memiliki beberapa identitas yang diletakkan para pemimpin sebelumnya.

Dia menyebutkan Presiden Soekarno identik dengan fenomena penanaman ideologi bangsa dan Presiden Soeharto identik dengan klaim pembangunan.

Sementara di rezim Jokowi disebutkan Fahri, identitas bangsa lebih dikenal dengan fenomena banyaknya koruptor yang ditangkap.

“Menurut saya, Pak Jokowi ini fenomenanya banyak koruptor yang ditangkap,” kata Fahri Hamzah kepada FIN, Rabu (31/10).

Politisi PKS ini mengatakan fenomena banyaknya pelaku korupsi yang ditangkap di era Jokowi menunjukkan pemerintah telah gagal dalam menghentikan perilaku koruptif.

“Mana nih, narasi pemberantasan korupsi. Jangan merasa sukses koruptor banyak ditangkap sementara narasi petahana untuk menghentikan prilaku koruptif di negara ini belum nampak,” tegasnya.

Ditambahkan Fahri, narasi pemberantasan korupsi yang disebutkan Jokowi sampai saat ini belum ada hasil. Dan persoalan ini merupakan tanggungjawabnya.

“Incumbent ini bertanggungjawab juga terhadap isu korupsi. Tak bisa dia bilang itu bukan urusannya,” pungkas Fahri.

Parpol Dibiayai Negara

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan yang perlu dibenahi dari perilaku korupsi itu tak lain sistemnya. Sistem di mana setiap politisi yang berada di partai politik enggan untuk melakukan korupsi.

“Sistem di negeri ini yang perlu dan segera untuk diperbaiki. Jika tidak, maka penangkapan para politisi atau pejabat negara karena korupsi merupakan bagian dari permainan politik,” kata Pangi melalui sambungan telepon, Rabu (31/10).

Perbaikan sistem itu menurut Pangi, salah satunya partai politik itu harus dibiayai negara. Dia menyebutkan jika tidak dibiayai maka parpol akan mencari uang dengan caranya dan melahirkan ‘bibit-bibit’ pelaku korupsi.

“Di antaranya negara harus membiayai semua kebutuhan parpol agar tidak ada lagi bibit-bibit koruptor yang dilahirkan. Parpol itu membutuhkan biaya yang tinggi, kenapa tinggi karena demokrasi yang ada di Indonesia itu harganya mahal. Jika tidak ada aturan yang mengatur dan negara tidak hadir di dalamnya maka parpol akan mencari dananya sendiri,” ujar Pangi.

Pangi menambahkan diakhir masa jabatannya, sebaiknya Presiden Jokowi segera bertindak dengan mengubah sistem yang sudah tidak berjalan dengan baik.

Dia menyebutkan jika tidak diubah, presiden jelas ikut bertanggungjawab dengan lahirnya koruptor.

“Presiden sebaiknya segera mengubah sistem yang selama ini sudah dinilai tidak berjalan. Jika tidak, maka presiden ikut bertanggungjawab dalam melahirkan koruptor,” tandasnya.

(NAL/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.