Fitnah dan SARA Ancam Pilkada, Jabar Prioritas

252
0

JAKARTA – Tantangan pilkada bersih bukan lagi sebatas money politics alias politik transaksional. Di era banjir informasi dan booming media sosial, hoax atau fitnah dan ujaran kebencian berbau SARA juga menjadi persoalan serius.
Merujuk data yang dihimpun Mabes Polri, ada lima daerah yang masuk kategori rawan. Yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua. Dari kelimanya, hanya Papua yang indikator kerawanannya bebas dari persoalan hoax dan SARA.
Anjak Utama Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Irjen Iza Fadri menyatakan praktik-praktik di Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat mungkin dilakukan di daerah pada 2018. Apalagi, kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menilai kebenaran informasi di daerah belum cukup dewasa.
Untuk itu, cara yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi penyebaran hoax dan SARA adalah menindak pelakunya. Salah satu upaya Polri mengintensifkan patroli siber. Cara tersebut, kata Iza, belakangan cukup efektif untuk menindak pelaku fitnah.’’Termasuk hoax tentang istri panglima TNI kemarin. Kita cari orangnya yang melakukan ujaran kebencian, kita tindak,’’ kata dia dalam diskusi yang digelar Bidang Hukum DPP PDIP di Hotel Acacio, Jakarta, Kamis (21/12).
Untuk itu, sebelum dipidana, masyarakat diharapkan berpikir dua kali jika hendak menyebar fitnah dan hoax. Dia memastikan identifikasi ke depan lebih mudah. Sebagaimana diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan upaya serupa. Bahkan, untuk penyebaran melalui SMS, pelaku bisa dengan mudah diketahui menyusul adanya kewajiban registrasi SIM card.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan upaya serupa dilakukan jajarannya. Namun, lingkupnya terbatas pada kewenangan yang dimiliki Bawaslu. Dia mengakui, Bawaslu hanya bisa menindak akun-akun yang memang didaftarkan sebagai akun resmi pasangan calon.
Namun, jika merujuk pengalaman terdahulu, akun yang terdaftar cenderung tidak bermasalah. ’’Biasanya akun yang terdaftar lebih kecil daripada yang nggak terdaftar,’’ ujarnya.
Sebagai titik tengah, mungkin Bawaslu ikut aktif mendata akun-akun penyebar kebencian. Data itu akan dilaporkan ke kepolisian. ’’Posisi pengawas pemilu melaporkan dan memonitor bagaimana penanganan terkait pelanggaran di siber,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, sebagai penyelenggara, pihaknya berupaya melaksanakan seluruh proses dan tahapan pilkada sebaik-baiknya. Dengan profesionalitas dan netralitas penyelenggara, diharapkan potensi kerawanan akibat ketidakpuasan bisa diminimalkan. ’’Saat ini petugas dalam kondisi siap,’’ ungkapnya. (far/c19/fat)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.