Fitra Curigai Honor Non PNS Rp 1,3 M

181
0
Nandang Suherman Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Publik (Fitra)

TASIK – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tahun ini menggulirkan Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah. Anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut sebesar Rp 2.350.000.000.

Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Publik (Fitra) Nandang Suherman merinci berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019, program tersebut dibagi menjadi tiga kegiatan.

Pertama kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran Rp 1.500.000.000. Kedua Kegiatan Peningkatan Layanan Sekretariat Pengadaan Barang Jasa dengan anggaran Rp. 750.000.000. Ketiga Kegiatan Updating Data Hasil Pembangunan senilai Rp 100.000.000.

Menurutnya, sampai Mei 2019 program tersebut telah direalisasikan. Anggaran yang sudah terserap mencapai sekitar Rp 553.052.980. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah menyerap anggaran Rp 184.969.385 dan Kegiatan Peningkatan Layanan Sekretariat Pengadaan Barang Jasa menyerap Rp 350.774.625. Kemudian untuk Kegiatan Updating Data Hasil Pembangunan menyerap anggaran Rp. 17.308.970. “Ada hal yang mencurigakan dari komponen rincian belanja program tersebut. Yaitu, adanya honor untuk non PNS sekitar Rp 1,3 miliar pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah. Sudah terserap sampai Mei ini sebesar Rp 135 juta,” kata Nandang kepada Radar, Minggu (7/7).

Hal tersebut, sambung dia, mengingatkan fenomena serupa di Tahun Anggaran 2018. Kegiatan dengan tajuk yang sama, yakni Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 1,1 miliar, Rp 900 juta diantaranya untuk honor pegawai tidak tetap. “Program ini kemungkinan melibatkan tenaga non-PNS yang terbilang sakti. Mengingat, apabila diakumulasikan dalam satu tahun, honor yang diterima tenaga tersebut terbilang fantastis,” kata dia memaparkan.

Berkaca dari anggaran tahun lalu, dia mengatakan honor itu dialokasikan bagi bupati, wakil bupati termasuk sekretaris daerah. Jika dirata-ratakan setiap bulan sekitar Rp 75 juta dialokasikan untuk honor dari kegiatan tersebut. “Itu tidak etis. Masa bupati honorin diri sendiri dengan nominal yang besar,” ucap Nandang.

Pria yang konsen menyoroti politik anggaran pemerintah daerah ini mengaku kaget. Melihat fenomena itu tidak pernah ditemukannya di daerah lain. Berani mengalokasikan honor sampai puluhan juta setiap bulan. “Oke beliau (bupati, Red) memang non-PNS, tetapi kan pejabat negara. Ini baru kami temukan, di daerah lain tidak pernah ada seperti itu,” ungkap dia menjelaskan.

Nandang mengaku heran, kegiatan dengan modus serupa dapat dianggarkan kembali di tahun ini. Kemungkinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memeriksa kegiatan yang berada di Setda Kabupaten Tasikmalaya itu. “Kalau di Kota Tasikmalaya memang ada honor semacam itu, dimasukan pada kegiatan peresmian pembangunan. Tetapi, nominalnya tidak besar seperti ini,” tuturnya.

Padahal, tambah Nandang, berdasarkan peraturan kementerian keuangan terbaru, saat ini honorarium baik bagi tenaga PNS maupun non-PNS dalam suatu kegiatan sudah diplot standar besarannya. Di rinci besaran masing-masing untuk pangkat tertentu, termasuk bagi non-PNS dengan klasifikasi tertentu. “Jadi fenomena yang kita lihat di Kabupaten Tasikmalaya ini, selain tidak etis, debatable dan cenderung pelanggaran,” kata Nandang.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya H Iin Aminudin ketika hendak dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum memberikan jawaban. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.