FMPD Laporkan KPU Kabupaten Tasik ke Bareskrim

102
0
Loading...

MASSA aksi dari Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/1).

Mereka menyampaikan penolakan terhadap keputusan KPU terhadap hasil kajian dan penelitian rekomendasi Bawaslu yang menyatakan bahwa laporan calon bupati Iwan Saputra terhadap pasangan calon bupati petahana tidak terbukti.

Tuntutan dari FMPD pun tertuang dalam bentuk surat pernyataan sikap yang isinya menuntut ketegasan KPU Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan surat penetapan atas rekomendasi Bawaslu yang merekomendasikan untuk pembatalan calon sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Kedua, menuntut KPU dalam keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan secara resmi atas dikeluarkannya surat tindak lanjut rekomendasi Bawaslu adalah keputusan tata usaha negara.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 9 yang menjelaskan produk hukum KPU adalah penetapan, termasuk kewenangan KPU adalah dari huruf a sampai dengan f tidak mengatur kewenangan melakukan kajian klarifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu.

Loading...

Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi dari FMPD Kabupaten Tasikmalaya Dadi Abidarda mengatakan, ada lima dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU pada Pilkada 2020.

Pertama, KPU tidak melakukan verifikasi atas syarat calon petahana sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 89.

Kedua, KPU melakukan pengumuman real count hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 karena real count tidak diatur dalam PKPU manapun.

Baca juga : Pemuda Warga Cibeureum Tasik Loncat di Jembatan Cirahong, Jasadnya Ditemukan di Manganti

Ketiga, KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 pasal 10 poin B1 dan pasal 139 ayat 2.

Pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, yang dipakai KPU malah PKPU Nomor 25 tahun 2013 yang sudah tidak relevan untuk digunakan. Keempat, KPU melakukan pencetakan surat suara lebih dari yang ditentukan, hal ini terbukti pada pleno rekapitulasi ada surat suara kurang lebih sejumlah 78 lembar. Hal ini jelas telah melanggar pasal 190 A UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Kelima KPU diduga melakukan penggelembungan partisipasi kehadiran pemilih, di mana melampaui partisipasi Pemilu 2019 yang saat itu kondisi normal. “Kami FMPD akan melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Bareskrim Mabes Polri,” tegas dia.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ketua KPU Kabupaten Tasik Zamzam Zamaludin SP mengatakan soal niatan FMPD yang akan melaporkan KPU ke Bareskrim Mabes Polri itu merupakan hak sebagai warga negara.

“Tidak apa-apa, karena menggunakan langkah atau jalur hukum adalah merupakan langkah yang elegan,” singkatnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.