Beranda Kota Tasik Fokusnya Masih Saja Birokrasi dan Politisi

Fokusnya Masih Saja Birokrasi dan Politisi

31
0
BERBAGI

TASIK – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018  Kota Tasikmalaya dinilai masih belum berpihak kepada masyarakat umum dan cenderung masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil kajian dan analisa Forum Indonesia untuk Indonesia (FITRA). APBD Kota Tasik Tahun 2018 masih terfokus pada penguatan birokrasi dan politisi.

“Itu terlihat dari dana yang dikucurkan bagi belanja pelayanan publik yakni hanya sekitar 26 persen dari total belanja keseluruhan. Sehingga tidak ada perubahan signifikan dari hal kebijakan anggaran,” ujarnya Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman kepada Radar, Minggu (1/4).

Menurut dia, adanya penggantian tahun tema pembangunan tetapi dari pola pengalokasian anggaran tidak terlihat perubahan signifikan. Baik tahun infrastruktur, peningkatan ekonomi, urusan belanja yang ditenggarai hanya menguntungkan segelintir pihak masih terjadi apabila dilihat dari alokasi belanja daerah.

“Jadi ini tidak ada perbedaan, ditandai dengan kurang seriusnya pengalokasikan anggaran untuk pelayanan dasar seperti pengelolaan sampah. Dimana beberapa wilayah terutama di penjuru kota, belum seluruhnya terlayani atau tertangani persoalan yang diproduksi setiap rumah per hari itu,” paparnya.

Namun jika dibandingkan, kata Nandang, potret persoalan dan alokasi penganggaran Kota Tasikmalaya hampir menyerupai Kota Bandung. Pertumbuhan ekonomi melesat tinggi, tetapi pemerataannya tidak rendah. Alhasil, jurang si miskin dan si kaya semakin melebar. “Itu dapat dilihat dari indeks gini Kota Tasikmalaya yang juga sama tingginya dengan Kota Bandung. Pemerataan pembangunan tidak berjalan, sehingga tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi bagi masyarakat secara keseluruhan. Malahan yang diuntungkan kalangan atas atau pemodal saja,” beber pria yang konsen mengamati kebijakan anggaran pemerintah di Priangan Timur itu.

Sampai saat ini pun, kata dia, kebijakan maupun program kegiatan Pemkot dalam menekan jurang ketimpangan masyarakat belumterlihat. Lantaran pengalokasian anggaran yang begitu-begitu saja, mendongkrak pembangunan fisik bukan yang kasat mata. “Nah, akibat kebijakan atau pemerataan pembangunan yang tidak terdistribusi dengan baik. Menghasilkan Kota Tasikmalaya menjadi kota termacet ke-14 se-Indonesia (rilis dari INRIX, Red). Korelasinya dari pemerataan atau penataan daerahnya,” jelas dia.

Adapun dibukanya Jalan Mangin, tambah dia, tidak serta-merta menggeser pusat keramaian sehingga tidak menumpuk di suatu titik saja. Melihat perkembangan saat ini yang terbilang masih lambat, dia menduga tidak akan terjadi unsur pemerataan. “Mengingat lahan di sana sudah tiba-tiba mahal dan dikuasai pihak tertentu. Kalaupun muncul kegiatan ekonomi tetapi dikuasai pihak tertentu saja ya sulit. Harus ada terobosan, kepala daerahnya berperspektif sebagai negarawan bukan businessman,” paparnya.

Nandang menceritakan sekalipun pendidikan masyarakat terbilang bagus, apabila tidak dapat diserap lapangan pekerjaan tentu tidak akan mendongkrak pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Apalagi tidak cocok dengan banyaknya pekerjaan di Kota Tasikmalaya saat ini. “Melihat kebanyakan yang diserap itu tenaga luar kota, yang notabene tidak perlu keterampilan khusus, keahlian khusus, dibayar sesuai UMK. Pemodal diuntungkan besar kemudian menginvestasikan keuntungannya di luar Tasikmalaya yang lebih menguntungkan,” ungkapnya.

Terpisah, Pemerhati Sosial dan Pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam pernah mengungkapkan kepada Radar,  dirinya bukan mempersoalkan besaran anggaran yang akan dikeluarkan, tetapi lebih mempertanyakan bagaimana cara pandang dan berpikir  pemangku kebijakan dalam merumuskan anggaran tersebut. ”Silahkan saja kalau pun harus pergi ke luar negeri, namun perlu jadi catatan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap masyakat miskin,” ungkapnya.

Sebab, kata Asep, anggaran yang dialokasi Pemkot bagi kebutuhan masyarakat miskin sangat timpang yakni sebesar Rp 2, 5 miliar. “Hal menggambarkan bahwa arah kebijakan anggaran pemerintah masih elitis, yang jadi pertanyaan bisa tidak mengurangi jatah perjalanan dinas tersebut?,” tanyanya. (igi)

 

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here