Fraksi PKB: Terobosan Ini Perlu Didukung

16
0
”Tentu DPRD, kami dari Fraksi PKB, sangat merespons terobosan itu (pembayaran parkir tahunan, Red), sepanjang dari sisi regulasi dan aturannya jelas dan nantinya menyosialisasikan ke masyarakat.” , Imam Dana Kurnia Ketua Fraksi PKB

Ketua Fraksi PKB Imam Dana Kurnia (IDK) meminta Bupati Herdiat dan Wakilnya, Yana D Putra bisa mendata potensi-potensi pendapatan asli daerah. Karena hal itu akan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

Khusus soal terobosan Bupati yang akan menerapkan pembayaran retribusi parkir tahunan, Fraksi PKB, kata dia, mengapresiasi dan mendukung.

“Tentu DPRD, kami dari Fraksi PKB, sangat merespons terobosan itu (pembayaran parkir tahunan, Red), sepanjang dari sisi regulasi dan aturannya jelas dan nantinya menyosialisasikan ke masyarakat,” ujar Imam Dana Kurnia.

Menurut IDK, pada prinsipnya Fraksi PKB setuju dengan langkah-langkah Bupati, yang akan menerapkan pembayaran parkir tahunan, untuk kemaslahatan warga dan memajukan Ciamis. “Dengan diberlakukannya (retribusi parkir, Red) flat ini tidak berat juga, karena masyarakat tidak lagi dipungut parkir langsung. Tentunya bila ada penarikan juga diberlakukan untuk yang daerah-daerah tertentu,” ujarnya.

“Mengenai terobosan ini perlu didukung, namun segi aturan dan regulasinya dipertimbangkan secara matang tidak menabrak aturan,” kata IDK menambahkan.

DPRD akan membahas soal rencana penerapan penarikan retribusi parkir tahunan itu dengan Pemkab. Termasuk, nantinya akan dibahas soal prediksi dan proyeksi pendapatan dari retribusi parkir.

“Apabila ini (retribusi parkir tahunan, Red) diberlakukan, (tarif) roda dua dan empat berapa dan bisa dihitung potensinya berapa dan targetnya berapa. Kita akan hitung targetnya berapa,” ujarnya.

Dia menilai penerapan penarikan retribusi parkir tahunan bisa secepatnya dilaksanakan. Tidak perlu berlama-lama pembahasannya dan bisa cepat terwujud. Hanya perlu studi banding ke kabupaten dan kota yang sudah memberlakukan tarif retribusi tahunan (flat). Tinggal mengkaji aturannya: apakah nantinya berbentuk peraturan daerah atau peraturan bupati.

“Pada intinya yang penting nanti akan dihitung bersama-sama berapa potensi perparkiran ini sehingga menentukannya itu realistis dengan upaya yang maksimal,” kata IDK mengakhiri wawancara. (isr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.