Tidak Adanya Anggaran Perubahan Menjadi Alasan untuk Absen

Fraksi PPP Kab Tasikmalaya Abaikan Paripurna RAPBD 2019

122

SINGAPARNA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya mengabaikan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, Pemberhentian Uu Ruzhanul Ulum dan Pengusulan Ade Sugianto sebagai Bupati Definitif, Rabu (31/10).

Ketua Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin mengatakan tidak hadirnya dalam agenda rapat paripurna tersebut sebagai bentuk kritik terhadap DPRD dan pemerintah daerah. Ada beberapa catatan mekanisme terjadi di lembaga DPRD yang selalu keluar dari koridor. Mulai dari tata tertib, kebersamaan, aspek politik dan lainnya.

“Jadi legalitas politik kita (DPRD) ini tidak sampai tuntas,” terangnya kepada wartawan di ruang fraksi kemarin.

Kata dia, pandangan publik bahwa DPRD ini sebagai politisi dan institusi yang mewakili masyarakat selalu mendapatkan pertanyaan. Termasuk tidak adanya APBD perubahan tahun ini.

“Kalau pun anggaran perubahan tidak ada, kenapa ujung-ujungnya tidak berkesimpulan sampai hari ini. Sampai saat ini pun belum ada penjelasan resmi dari eksekutif soal anggaran perubahan,” ungkapnya.

Asop menilai banyak dampak yang dirasakan masyarakat akibat tidak adanya anggaran perubahan. Misalnya usulan atau aspirasi masyarakat yang diagendakan akhir tahun sekarang tidak bisa terakomodirm, padahal mereka terus mengharapkannya.

Lanjut Asop, walaupun Fraksi PPP tak hadir dalam rapat paripurna bukan berarti tidak sepakat terhadap RAPBD 2019 atau menjegal pengusulan Ade Sugianto menjadi bupati definitif. Karena, pihaknya hanya mempertanyakan mekanisme yang ditempuh hingga tidak adanya anggaran perubahan terkesan banyak kejanggalan.

Tempat yang sama, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dr H Basuki Rahmat MSi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara resmi alasan tidak adanya anggaran perubahan. “Ini (tidak adanya APBD-P, Red) merupakan kebijakan politik. Maka dari itu harus dipertanggungjawabkan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Karena kami tidak mau jadi bulan-bulanan masyarakat soal tidak adanya anggaran perubahan,” ungkapnya.

Sementara itu, fraksi-fraksi lain memberikan pandangannya soal RAPBD 2019. Seperti Ketua Fraksi PDI Perjuangan Demi Hamzah yang mendorong optimalisasi belanja pegawai dengan belanja publik dan prioritas APBD yang jelas dan efisien.

Sekretaris Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya Usman Kusmana MSi memberikan pandangannya soal RAPBD 2019 harus ditingkatkan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau mau PAD banyak, pariwisata, pajak dan lainnya bisa digenjot,” bebernya.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP mengatakan tak mempermasalahkan hadir tidaknya Fraksi PPP pada rapat paripurna ini, karena merupakan hak politik. “Tidak ada walk out, hanya tak hadir semua saja. Karena ini ada Pak Ruhimat yang mewakili Fraksi PPP dan tadi juga Fraksi PDI Perjuangan tak hadir semua,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Haris Sanjaya MSi menjelaskan hadir atau tidaknya fraksi dalam rapat paripurna merupakan haknya. “Tidak mengganggu apa pun. Paripurna tetap berjalan karena sudah memenuhi kuorum,” tegasnya. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.