FTUB: Kejati Jabar Jangan Tebang Pilih pada Kasus Korupsi Cising Tasikmalaya

182
0
ilustrasi
Loading...

TASIK – Meski dugaan korupsi dan mark-up anggaran Proyek Jalan Ciawi-Singaparna (Cising) yang tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Forum Tasik Utara Bangkit (FTUB) meminta Peme­rintah Kabupaten Tasikmalaya tetap fokus menyelesaikan akses jalan yang didamba-dambakan masyarakat itu.

Wakil Ketua Forum Tasik Utara Bangkit (FTUB) Dian Budiyanto SPd mengungkapkan selama pembebasan lahan Jalan Cising, pihaknya sudah memiliki indikasi bahwa proyek tersebut sarat dengan dugaan penyelewengan anggaran.

“Kita sangat prihatin, Jalan Cising yang merupakan proyek untuk memudahkan masyarakat Tasik Utara malah bermasalah. Hal ini sangat mengecewakan masyarakat,” tegas Budi saat dihubungi Radar, Rabu (21/11).

Untuk itu, FTUB meminta Kejati Jawa Barat transparan dan tidak tebang pilih dalam menentukan siapa yang menjadi aktor utama dalam kasus dugaan korupsi dan mark-up tersebut.

“Siapa pun yang terlibat di dalam kasus Cising, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Para tersangka harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Tasik utara,” jelas dia.

Loading...

Meski proses hukum sedang berjalan, kata Budi, penyelesaian pembangunan Jalan Cising harus tetap dilaksanakan. “Jangan sampai adanya kasus itu membuat Jalan Cising semakin terbengkalai,” paparnya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropiq merasa prihatin atas munculnya dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Cising.

”Dan saya harap Kejati tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka, sebab mark-up proyek Cising tentu sudah ada perencanaan dan permufakatan jahat. Artinya ada kesengajaan dan bisa melibatkan banyak pihak,” ungkapnya yang juga ketua PK KNPI Singaparna.

Untuk itu, kata Asep, LBH Ansor siap mengawal tuntas proses Jalan Cising yang mulai dibangun tahun 2008 itu.

”Saya menilai mangkraknya proyek Cising karena ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu,” duganya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akan segera menetapkan calon tersangka dugaan korupsi dan mark-up anggaran proyek pembangunan Jalan Cising tahun 2017.

“Kita terus melengkapi alat buktinya, akhir bulan ini (November, Red), akan ada penetapan tersangka,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yanuar Rheza kepada Radar melalui sambungan telepon, Selasa (20/11).

Untuk itu, kata Rheza, pihaknya terus mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi. Yang nantinya akan menjadi alat bukti sebelum penetapan tersangka.

“Ya mudah-mudahan akhir bulan ini, ada yang ditetapkan tersangka. Tetapi saya tidak janji, kita upaya secepatnya,” terang Rheza.

Dia pun mengungkapkan bahwa jumlah saksi yang telah diperiksa bertambah. Para saksi yang sudah diperiksa sebelumnya yakni ada 12. Terdiri dari tujuh pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tiga pihak rekanan dan dua pengawas konsultan.

“Saksi baru bertambah dari pengembangan bukti dokumen-dokumen yang disita, ada dari bagian perencanaan di dinas PUPR dan pengawas konsultan, untuk jumlah saksi seluruhnya yang sudah kita periksa belum bisa dihitung, yang pasti ada saksi tambahan,” ungkap dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.