Gaji PNS & SOTK Kota Tasik Mandek, Internal Pemkot Dinilai tak Fleksibel

123
0
Arif Abdul Rohman Sekretaris Karang Taruna Kota Tasikmalaya

Mandeknya gaji aparatur sipil negara (ASN) dan rencana pengukuhan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, berimbas terhadap mandeknya sejumlah kegiatan pelayanan di instansi.

Hal itu ditemukan Sekretaris Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Arif Abdul Rohman melalui beragam laporan dan keluhan dari kalangan masyarakat.

Kendati secara administratif setiap kegiatan pemerintah belum bisa digulirkan, seharusnya pelayanan tidak terkendala hal-hal administratif yang berimbas terhadap kerugian masyarakat.

“Fakta di lapangan banyak birokrat tidak memberikan pelayanan, mulai dari pengusulan rekomendasi perizinan atau gulirkan kegiatan. Alasannya si pejabat atau petugas tidak tahu posisi hari ini (kemarin, Red) ia ikut dirotasi atau tidak,” tuturnya menyayangkan saat ditemui Radar di Jalan Galunggung, Kamis (7/1).

Baca juga : Jadwal Shalat Wilayah Kota Tasik, Jum’at (08/01/2021)

Dia menceritakan beberapa masyarakat sempat mengeluhkan ketika hendak memproses penerbitan rekomendasi tata ruang, petugas pelayanan di dinas terkait seolah enggan menjalankan tugasnya.

Termasuk adanya laporan contoh lain di suatu kelurahan, dimana pegawai di kantor itu seolah tidak respons saat ma­sya­rakat hendak me­ngakses pelayanan.

“Kita khawatir kalau ada masyarakat sakit tak terlayani karena alasan APBD belum bisa dieksekusi. Jangan sampai kaku karena administrasi, nyawa orang melayang tanpa diupayakan,” tegas mantan aktivis PMII tersebut.

Menurutnya, para birokrat harus mengingat bunyi hukum tertinggi negara, yakni penyelamatan masyarakat. Seharusnya kendala administratif bisa diantisipasi jauh-jauh hari oleh pelaksana teknis di OPD terkait.

Supaya tidak terjadi kendala-kendala yang seharusnya sudah terdeteksi dan bisa dituntaskan karena bukanlah hal prinsip dan mendasar.

“Kemudian SOTK kan sudah direncanakan di tahun kemarin, masa tidak disiapkan dari awal jangan sampai jadi polemik dan masyarakat jadi korban seperti ini,” keluh Arif.

Arif menganalisaprosesi keterlambatan penyusunan administrasi Pemkot bukan karena adanya transisi jabatan Plt Wali Kota Tasikmalaya. Tetapi, lebih kepada kesiapan internal Pemkot khususnya ASN yang membidangi hal-hal administratif yang tidak terantisipasi sejak awal.

“Pemerintah harusnya fleksibel dan dari awal kalau sudah disiapkan hal teknis seperti ini tak akan jadi kendala serius. Plt wali kota kan sudah instruksikan jauh-jauh hari adanya perubahan-perubahan itu disiapkan agar saat waktunya dijalankan tidak ada ganjalan,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Hanafi belum bisa memberikan keterangan, saat dikonfirmasi Radar. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.