Ganti Rugi Lahan Terdampak Bendungan Leuwi Keris tak Kunjung Dibayar, Warga Ciamis Demo

215
0

CIAMIS – Ratusan warga yang tanahnya terkena dampak akses mobilisasi proyek Bendungan Leuwi Keris di Kecamatan Cijeungjing melakukan aksi demo ke DPRD Kabupaten Ciami, Rabu (11/3). Mereka menuntut pembayaran tanah segera diselesaikan.

Ketua Forum Pengawasan Dampak Bendungan dan Waduk Leuwi Keris Kecamatan Cijeungjing Anwar Solihin mengatakan, aksi ini sebagai upaya menuntut kepada pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan sekitar 146 hektare dari mulai Ciharalang sampai Kelurahan Linggasari, Cijeungjing sampai Ciamis.

Baca juga : Hiswana Migas Ciamis: Armada Kebencanaan Bisa Pake Solar Subsidi

“Ini kan sudah berjalan sejak 2016 dan proses pembenahan 2018. Namun, sampai 2019 belum juga kelar soal ganti rugi. Baru sekarang warga melakukan aksi karena sudah lama menunggu. Jumlah yang tidak dibayarkan perkiraan 1.073 bidang,” ujarnya, menjelaskan.

“Harapan kami setelah aksi ini DPRD bisa memfasilitasi membantu menyelesaikan. Kalau tuntutan kami tidak direspons akan memblokade pengerjaan Bendungan Leuwi Keris sebelum lahan dibayar,” ujarnya.

Kata dia, masyarakat di sekitar bendungan selalu membawa kondusivitas dalam pekerjaan. Namun, tidak kunjung ditepati janji sampai sekarang. Maka dari itu pihaknya akan melakukan portal terhadap akses jalan pembangunan bendungan.

Loading...

“Kalau tidak ada realisasi sampai bulan depan akan menutup pekerjaan sebelum lahan kami di bayar. Saya sendiri juga punya lahan kebun 200 bata belum dibayar sampai sekarang,” terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana SH mengaku akan mendorong pihak terkait segera membayarkan ganti rugi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak menjadi dirugikan dalam proyek bendungan ini.

Kata dia, pihaknya akan mencari solusi terbaik supaya harapan masyarakat soal ganti rugi bisa segera dibayarkan dan proyek bendungan tetap berjalan. “Persoalan ini kami sampaikan kepada pimpinan partai kami, karena urusannya nasional,” paparnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Aditya Heri S menjelaskan, persoalan ini terjadi setelah ada akselerasi pembangunan, sehingga menyebabkan penlok tahap satu ada yang tertinggal sekitar tujuh hektare.

Setelah dilaksanakan pekerjaan, ternyata tanah itu sangat dibutuhkan, sehingga pihaknya beritikad baik untuk membebaskan lahan tersebut di tahap dua. Jadi tidak ada yang dirugikan. “Untuk sementara, solusinya dengan penyewaan lahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga kontraktor kami yakni Waskita,”  jelasnya.

Kata Aditya, untuk sementara sampai akhir terbayar itu sistemnya masih bayar per tahun atau sewa. Namun, nanti juga akan dibayarkan keseluruhan dengan dimasukan ke tahap kedua dengan desa-desa lain. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.