Gara-gara Kemendagri, Gaji PNS Pemkot Tasik Telat

48
0
HM Yusuf

KOTA TASIK – Rencana pengukuhan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya hingga Kamis (14/01) siang belum juga bisa dilakukan.

Padahal, kondisi itu sempat membuat PNS terlambat menerima gaji.

Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung memberikan surat persetujuannya.

Sehingga, beberapa kegiatan penggunaan APBD 2021 masih terhambat.

“Permohonan persetujuan SOTK baru itu sekarang masih diolah di Kemendagri. Dari pihak Pemprov Jabar sudah disampaikan ke Kemendagri,” ujar Plt Wali Kota Tasik, Muhammad Yusuf kepada radartasikmalaya.com.

“Tapi dari pihak Kemendagri katanya harus semua ditandatangani pihak Kemendagri. Jadi kita masih menunggu ini. Paling janjinya pertengahan bulan ini sudah keluar (surat dari Kemendagri soal SOTK, Red),” sambungnya.

Yusuf menerangkan, kendala dalam penerapan SOTK baru ini bukan dari pihak Pemkot, tapi dari Kemendagri.

Karena Kemendagri yang punya aturan hukum dan Kemendagri yang mengeluarkannya.

“Nah, aturan hukumnya kalau menurut saya penafsirannya mungkin belum begitu pas. Ya akhirnya kita minta izin agar legal formalnya jelas,” terangnya.

Yusuf berharap mudahan-mudahan Minggu depan sudah turun surat SOTK dari Kemendagri agar pihaknya langsung melakukan pengukuhan dan pelantikan para pejabat yang sesuai dengan SOTK baru.

“Kita nanti itu lebih banyak ke pengukuhan saja. Kalaupun ada rotasi mutasi paling hanya beberapa saja. Karena kan ada yang pensiun otomatis harus diisi. Lalu kan setelah diisi ada posisi yang kosong maka ada yang naik jabatan,” bebernya.

Kemudian, tambah Yusuf, di SOTK baru itu ada juga jabatan baru yang harus naik, misal dari Kabid masuk ke 3A. Ada lah sekitar 7 orang. Hanya saja bisa melakukan itu harus ada persetujuan Kemendagri.

“Yang kita tunggu kan itu. Karena jangan sampai Plt Wali Kota salah penerapan hukumnya. Jadi bukan lebih lama, karena memang mekanisme birokrasinya panjang seperti itu. Ya kita di daerah mau bagaimanapun harus mengikutinya,” tambahnya.

Meski demikian, jelas Yusuf, sebetulnya kondisi saat ini mengganggu kinerja pihak Pemkot.

Karena dengan APBD yang sudah disahkan, kemudian alokasi anggaran harus berjalan, membuat beberapa program belum bisa berjalan.

“Kemarin saja kan kita terlambat persoalan gaji PNS untuk penggunaan anggarannya. Jadi saya kembalikan ke penggunaan SOTK lama, jadi sampai hari ini belum ada perubahan. Pengguna anggarannya kan masih itu-itu juga jadinya. Karena dikembalikan ke Simda yang lama,” jelasnya.

Nah nanti, tukas dia, Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) yang lama akan ditinggalkan untuk rekonsiliasi karena ada SOTK baru dan ada laporan yang harus dikeluarkan.

“Tapi ya itu tak apa-apa, karena itu resiko kita kalau urusan laporan. Jadi kemarin segera kita keluarkan gaji dan TPP-nya untuk PNS. Jadi hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau yang lain nanti untuk kegiatan nunggu dulu (belum jalan), karena harus pengukuhan dulu dan diketahui siapa PA-nya dan siapa PPA-nya,” tukasnya.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.