Gema Tapteng Geruduk KPK Minta Usut Peran Bupati Tapteng di Kasus Akil Mochtar

10

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digeruduk Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah (Gema Tapteng) untuk kesekian kalinya.

Para pengunjukrasa itu menuntut KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan BupatiTapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kasus ini telah menjerat mantan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang dan mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Koordinator Gema Tapteng, Joko Pranata mengatakan aksi unjukrasa ini merupakan aksi kedelapan kali Gema Tapteng untuk terus meminta KPK untuk berani menetapkan tersangka Bakhtiar Ahmad Sibarani. 

Menurutnya, dalam hukum dikenal dengan ajaran penyertaan atau deelneming yaitu suatu peristiwa 

pidana yang pelakunya lebih dari satu orang. Dalam ajaran penyertaan mengelompokkan pelaku 

tersebut menjadi 4 bagian yakni menyuruh, melakukan, membantu melakukan dan menggerakkan.

“Apapun kedudukan para pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, mereka 

tetap diminta pertanggungjawabannya secara Hukum Pidana,” katanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/10).

Namun, kata Joko, hal berbeda terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di KPK yang terdafar dalam Register Perkara Nomor :

11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2015, dalam perkara Raja Bonaran Situmeang.  Dalam perkara tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 sampai dengan hal 109 menyatakan ‘Bahwa pemberian uang itu dilakukan melalui perantaraan orang lain. 

“Dalam hal ini adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani/Subur Effendi dan 

Hetbin Pasaribu dengan mentransfer uang tersebut ke rekening CV. Ratu Samagat,” jelasnya.

Selain itu, kata Joko, hal ini sesuai dengan pengakuan Bakhtiar pada halam 16 sampai dengan  halama 23 

dalam Register Perkara Nomor No. 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst menerangkan bahwa yang 

melakukan pertemuan dengan M Akil Mochtar adalah Baktiar yang menerima uang dari Hetbin Pasaribu/Juang Pasaribu adalah Bakhtiar yang mentransfer uang ke Rekening CV RATU SAMAGAT baik melalui Bank 

Mandiri cab. Cibinong dan Bank Mandiri cab. Depok. 

“Begitu terang benderangnya peranan Bakhtiar dalam perkara ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjut Joko, Raja Bonaran Situmeang juga telah memberikan pernyataan mendukung KPK untuk melanjutkan penyidikan lanjutan dalam perkara ini, namun hingga kini KPK tak kunjung menetapakan Bakhtiar sebagai tersangka. 

Hal ini, kata Joko, menimbulkan pertanyaan bagi Masyarakat Indonesia. Kenapa KPK tidak mentersangkakan Bakhtiar,  padahal merupkan inisiator dalam perkara tersebut. Apakah KPK mengenal istilah pelaku hantu dalam proses hukum yang dilakukan di KPK?

“yakni pelaku yang tidak dapat diminta 

pertanggungjawabannya, jika selama ini KPK ingin membersihkan Pemerintahan dari pelaku koruptif, maka 

pertanyaannya kok yang sudah di depan mata dan pasti ditinggalkan begitu saja,” ujarnya. 

Dia menegaskan Gema Tapteng GEMA melakukan penelusuran dan ditemui fakta bahwa yakni adanya dugaan pertemuan Ketua KOK Agus Rahardjo dengan Bakhtiar,  Sabtu, 14 Juli 2018 lalu,  di Kota Madya Padang Sidempuan.

Padahal sepatutnya Ketua KPK mengetahui Bakhtiar merupakan pihak yang berpotensi sebagai sebagai tersangka di KPK, pasalnya, 4 april 2018 lalu Gema Tapteng telah melaporkan Bakhtiar ke KPK. 

“Ketua KPK sudah melanggar Kode Etik sebagai Pimpinan KPK,” tutupnya.

Diketahui, Gema Tapteng kerap menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung KPK Jakarta.  Aksi ke VIII digelar di Jakarta, 26 Oktober 2018 , namun hingga kini tuntutanya tak kunjung direspon oleh KPK. 

Aksi I 12 Juni 2015, Aksi ke II 6 Agustus 2015, Aksi III 16 April 2018, Aksi Ke IV 26 April 2018, Aksi Ke V 9 Mei 2018, Aksi ke VI 16 Mei 2018 dan Aksi yang ke VII 9 Agustus 2018.

(Lan/Fin)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.