Genjot PAD, Pemkab Kerja Sama dengan BPN dan KPK

89
0
HUMAS SETDA KABUPATEN TASIKMALAYA KERJA SAMA. Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP (tiga dari kiri) menandatangani kerja sama program penertiban barang milik daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat dan KPK RI, Senin (29/4).

BANDUNG – Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto SIP bersama kepala daerah se-Jawa Barat menandatangani kerja sama program penertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.

Agenda tersebut sekaligus penandatanganan kerja sama program optimalisasi pendapatan daerah antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama kepala daerah termasuk Kabupaten Tasikmalaya dengan Bank Jawa Barat (BJB) pada Senin (29/4) lalu.

Ade mengatakan program kerja sama optimalisasi pendapatan daerah ini, merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Jadi sesuai dengan fokus tematik program Korsupgah KPK RI 2019. Yaitu optimalisasi pendapatan daerah.

“Jadi pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja. Tetapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah,” ujarnya kepada Radar, Kamis (9/5).

Kata dia, kerja sama dengan KPK ini untuk optimalisasi pendapatan daerah yang akan dibangun berbasis online, sehingga kebocoran-kebocoran anggaran dan pendapatan bisa diantisipasi sejak dini. Dampaknya pendapatan daerah bisa mengalami peningkatan.

Selain itu, lanjut Ade, kerja sama yang dibangun bersama BPN lebih kepada menertibkan barang atau aset milik daerah. “Kalau kerja sama dengan BPN menyangkut masalah pertanahan, baik menyangkut peningkatan kepemilikan barang masyarakat yang harus optimal hak atas tanahnya maupun jaminan ke depan,” paparnya.

Lanjut dia, yang paling pokok adalah kepemilikan aset pemerintah daerah yang harus jelas dan legal tersertifikasi. “Karena masih banyak sekali aset kita yang masih belum tersertifikasi,” ungkap Ade.

Dengan demikian, kata Ade, program kerja sama ini diharapkan akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah. Sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Jelas dia, ada beberapa sumber PAD yang bisa digenjot di Kabupaten Tasikmalaya. Mulai dari pendapatan dari restoran, hotel, parkir melalui pemasangan tapping tools untuk wajib pajak. Kemudian mampu meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari PAD dan mengurangi konflik dan sengketa tanah. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.