Giliran Deddy-Dedi Ada di Hasanah

174
0
SALAH LAGI. Tim pemenangan paslon Hasanah memperlihatkan umbul-umbul paslon Deddy-Dedi, Kamis (8/3).

CIPEDES – Tim pemenangan pasangan calon (paslon) Tb Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) kembali mendapatkan kiriman alat peraga kampanye (APK) pasangan lain. Kali ini, yang datang adalah 50 umbul-umbul paslon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Deddy-Dedi).

Hal itu teridentifikasi saat Tim Hasanah tingkat Kota Tasikmalaya hendak mendistribusikan APK ke tiga PAC. Yakni Tamansari, Cibeureum dan Cipedes. “Kita ingin ini semua segera diganti. Sebab proses penyampaian visi misi paslon Nomor 2 kepada masyarakat jadi terhambat,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Hasanah tingkat Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi saat menghubungi Radar, Kamis (8/3). Sebelumnya, tim pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan ini juga menerima 10 spanduk paslon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik).

Dengan situasi seperti itu, pihaknya telah dirugikan. Sebab di saat APK paslon lain sudah terpasang, tim Hasanah malah terganjal persoalan teknis. Seperti tertukarnya spanduk dan umbul-umbul. “Kami minta KPU beri kebijakan konkret sebab sudah dirugikan.

Distribusi APK lambat. Dipasang hilang. Apalagi ada yang tertukar. Selama tiga minggu ini kita kehilangan momen sosialisasi. Kami juga dipertanyakan oleh DPW sebab beberapa titik belum dipasang APK Hasanah,” beber Kepler.

Pelapor dari Tim Hasanah Asep Depo mendesak pihak penyelenggara segera mengganti APK dan menindaklanjuti laporan seecepatnya. “Seharusnya di Bungursari sudah terpasang APK Hasanah. Tapi kita ketinggalan,” keluhnya.

Ketua Panwaslu Kota Tasikmalaya Rino Sundawa Putera menjelaskan sejauh ini informasi yang diterima dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, baru di Kota Tasikmalaya terjadi kasus APK tertukar.  Panwaslu telah berupaya menghubungi Tim Kampanye masing-masing paslon yang APK-nya terdistribusi ke Tim Hasanah. “Namun di tim lain tidak ada.

Logikanya kalau tertukar itu pasti ada yang tertukar juga di tim lain. Sementara Partai Golkar kita hubungi masih melakukan pengecekan,” jelas dia.

Pihaknya mendorong KPU Kota Tasikmalaya turut memfasilitasi. Meski di sisi lain penyelenggaraan APK merupakan ranah KPU Provinsi Jawa Barat. Sebab Tim kampanye Hasanah Kota Tasikmalaya telah dirugikan dari sisi waktu sosialisasi lewat APK. “Karena efek keterlambatan pemasangan APK atas kekeliruan tersebut. Hari ini (kemarin) akan lakukan kajian dan rumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk memperbaiki persoalan ini,” ungkap dia.

Terkait APK Hasanah yang hilang di kawasan Cihideung, pihaknya sudah mengecek ke lapangan untuk mencari titik terang dan mengidentifikasi pelakunya. Apabila diketahui tetjadi penghilangan atau pencurian APK, pelaku terancam pidana sesuai 187 ayat 3. “Kalau benar hilang, dilihat dari aturan itu dikembalikan ke tim kampanye masing-masing,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Tasikmalaya Ruchimat mengaku baru mengetahui adanya kekeliruan APK paslon usungan Golkar yang tercecer ke tim lain. Pihaknya, juga belum mengecek secara keseluruhan APK yang sudah diterimanya dari tim kampanye Provinsi Jawa Barat. “Iya saya juga baru dapat informasi. Tetapi akan saya pastikan dan cek dulu barangkali ada APK tim lain yang tertukar ke tumpukan APK kami,” singkatnya.

Kesalahan Pada Pengepakan APK
Sekitar pukul 16.00 WIB, perwakilan KPU Kota Tasikmalaya menghadiri undangan dari Panwaslu terkait APK yang menjadi persoalan bagi tim kampanye tingkat daerah di Pilgub Jawa Barat 2018.

Komisioner KPU Kota Tasikmalaya Hotum Hotimah menjelaskan dalam rapat tersebut dilakukan klarifikasi terkait tempat pemasangan APK dan kekeliruan pendistribusian APK ke tim kampanye tingkat daerah. “Kita sudah koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat. Saat itu juga didengarkan oleh Bawaslu dan beberapa anggotanya terkait adanya kekeliruan APK terhadap tim Hasanah di Kota Tasikmalaya,” bebernya.

Dia menceritakan dari keterangan KPU provinsi, kekeliruan pendistribusian terjadi pada saat protes pengepakan APK yang dilakukan pihak ketiga atau dalam hal tersebut penyedia jasa pengadaan APK. Setelah itu, Panwaslu pun melayangkan informasi, bukti dan berkas terkait kejadian tersebut ke Bawaslu yang nantinya dilanjutkan dengan proses pengkajian.

“Kita pun sifatnya hanya menunggu apa yang menjadi keputusan provinsi terkait tindak­lan­jut­nya,” jelas dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.