GMBI Kota Banjar Minta BPNT Segera Disalurkan

62
0
Loading...

BANJAR – Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Banjar Nesa Hadi SH mendesak Dinas Sosial P3A Kota Banjar segera menyalurkan bantuan secepatnya kepada para penerima manfaat. Pada masa-masa sulit seperti ini, bantuan jangan ditahan karena akan sudah dibutuhkan masyarakat.

Pihaknya menyayangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Banjar terhambat. Pasalnya, diwilayah kabupaten atau kota lain penyaluran dapat dilaksanakan meskipun sedang dilakukan PSBB Proporsional.

“Ditengah pandemi seperti sekarang ini, khususnya masyarakat bawah sangat bergantung pada uluran tangan pemerintah, terutama yang kehidupannya masih belum mapan dan mengandalkan BPNT untuk makan sehari-hari,” kata dia Minggu (31/1).

Pihaknya menilai per­masalahan penyaluran BPNT Januari memang harus diambil alih langsung wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Kota Banjar. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat memperhatikan berbagai aspek kehidupan, terutama menyangkut situasi kehidupan masyarakat kecil di Kota Banjar.

“Sembako melalui penyedia jasa pengusaha sudah siap, agen dan e-warong sudah siap, penerima sudah siap, kenapa ditunda? Padahal sekitaran tanggal 15 bulan ini (Januari 2021), di wilayah Desa Balokang sudah tersalurkan 2 potong tempe kepada masing-masing KPM, dan dalam mekanisme penerimaannya dilakukan langsung ketiap-tiap rumah dan pada saat itu mereka tidak berkerumun,” katanya.

loading...

Baca juga : Lagi, Ciktim Kota Banjar di-Fogging

Pihaknya juga mendukung setiap upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran covid-19, namun pemerintah juga tidak harus merasa khawatir yang berlebihan.

“Pada dasarnya, baik itu karena didasari persaingan usaha, persaingan kekuasaan, maupun kepentingan apapun, jangan sampai masyarakat di kalangan bawah yang menjadi korban. Karena tentu imbasnya akan berbalik kepada pemangku kebijakan itu sendiri,” kata dia.

Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai bisa dilakukan kepada penerima manfaat dengan aturan yang ketat di tingkat RT.“Bisa dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat saat pengambilan bantuan, jangan sampai bantuan terhambat. Ini justru malah membuat masalah baru kalau ditunda-tunda seperti ini, masyarakat kan sudah menunggu bantuan ini diterima,” kata dia. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.