GMBI Laporkan Pemdes Kujangsari Kota Banjar ke Kejaksaan

461
1
DIWAWANCARA. Kepala Desa Kujangsari Mujahid menjelaskan soal dugaan dari LSM GMBI, Jumat (10/7).
DIWAWANCARA. Kepala Desa Kujangsari Mujahid menjelaskan soal dugaan dari LSM GMBI, Jumat (10/7).

BANJAR – Pemerintah Desa Kujangsari Kecamatan Langensari dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam realisasi alokasi dana desa (ADD) oleh LSM GMBI, Jumat (10/7).

“Ada tiga perkara yang kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Pertama dugaan kasus pengadaan bibit fiktif, total anggarannya sekitar Rp 30 juta, tapi bibitnya tidak ada dan para penerimanya juga setelah kami cek tidak mendapat bantuan,” ujar Ketua GMBI Kota Banjar Neza Hadi kepada Radar, kemarin.

Kemudian, kata dia, adanya dugaan fee pekerjaan atau proyek kepada kepala dan sekretaris desa sebesar 5 persen dari setiap pekerjaan yang ada di desa.

“Itu menjadi bancakan para pejabat di desa. Karena setiap pekerjaan yang dianggarkan harus dipotong sebesar 5 persen untuk jatah kepala desa dan sekdes-nya,” ujarnya, menjelaskan.

Baca Juga : 5 Anggota KPK Amankan 2 Koper dari Rumah Dinas Wali Kota Banjar

Kemudian, kasus ketiga yang dilaporkan kepada Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banjar Jonathan Suranta Martua ini adalah koperasi fiktif. Desa Kujangsari Kecamatan Langensari diduga memiliki koperasi yang sudah ada legalitasnya namun tidak jelas operasionalnya. Kantor dan struktur organisasinya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Bahkan ketuanya sudah mendatangi Disperindag dan Koperasi menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua koperasi tanpa persetujuannya. Ini kami laporkan, kami berharap kejaksaan dapat mengklarifikasi Desa Kujangsari agar dugaan-dugaan atau temuan kami ini bisa ditindaklanjuti,” katanya.

Neza juga mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat audiensi ke Pemerintah Desa Kujangsari. Namun, pihak desa tidak kooperatif.

“Kita sudah mengajak audiensi untuk meminta penjelasan terkait dugaan-dugaan ini, tapi mereka tidak mau datang dengan alasan sedang ada urusan panggilan dari Polsek Langensari dan Inspektorat. Namun setelah kami cek ke Polsek, tidak ada agenda,” katanya.

Baca Juga : Kantor PUPRPKP & Rumdin Wali Kota Banjar Digeledah KPK, Ini Kata Jubir..

Kasi Pidsus Kejari Banjar Jonathan mengatakan, pihaknya menerima laporan secara tertulis terkait temuan-temuan tersebut. “Untuk keterangan persnya nanti saja ya, kita dalami dulu laporannya,” ujar dia.

Kepala Desa Kujangsari Mujahid mengatakan, pengadaan bibit tidak direalisasikan tahun itu, memang dalam perencanaan ada tapi dialihkan jadi anggarannya SILPA sekitar Rp 30 juta. “Soal pungutan 5 persen tidak ada sama sekali, tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar,” katanya.

Kemudian yang koperasi, kata dia, ketidakjelasan kepengurusan dibekukan. Namun, akan direvisi kembali di tahun berjalan. Berdiri koperasi sekitar 2017 dan dibekukan ke 2018.

“Mohon masyarakat tidak terpancing, kami mengurusi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang memanfaatkan situasi. Kita adu argumen saja dengan data,” ungkap Mujahid. (cep)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.