Golkar Kota Tasik Minta Budi Mundur, PPP: Apa Masalahnya?

129
0
“Saya tidak bisa memahami apa yang menjadi motivasinya (meminta H Budi mundur, Red). Ini tentu membuat suasana jadi kurang enak.” Zenzen Jaenudin Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya
Loading...

Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Zenzen Jaenudin menegaskan jika H Budi Budiman masih menjadi bagian keluarga besar PPP.

“Beliau memang mengundurkan diri dari jabatan ketua DPC PPP beberapa waktu lalu. Namun secara keanggotaan, beliau masih merupakan kader PPP. Kan mengundurkan diri dari jabatan (ketua DPC, Red), bukan keluar dari partai,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (28/1).

Terkait adanya desakan agar H Budi Budiman mundur sebagai Wali Kota Tasikmalaya non aktif? Zenzen mengaku tidak bisa memberikan intervensi. Pasalnya, itu merupakan hak personal dari H Budi. “Ya soal itu (mengundurkan diri, Red) kita kembalikan kepada pribadinya,” ungkap Zenzen.

Namun, dia pun mempertanyakan desakan mundur tersebut atas nama lembaga partai politik atau personal pengurus partai. “Saya tidak bisa memahami apa yang menjadi motivasinya (meminta H Budi mundur, Red). Ini tentu membuat suasana jadi kurang enak,” terang suksesor utama pasangan H Budi Budiman-H M Yusuf di Pilkada 2017.

Baca juga : Golkar Kota Tasik Minta Budi Mundur

loading...

Terkait status Plt Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf yang mengakibatkan beberapa kendala di roda pemerintahan, menurutnya bukan alasan yang rasional. Karena saat ini, baik H Budi yang non aktif maupun H Yusuf yang ditunjuk sebagai Plt sedang melaksanakan aturan negara.

“Prosesnya kan sedang berjalan sesuai aturan, apa masalahnya,” tutur dia.

Justru menurutnya, H Yusuf yang seolah menutup komunikasi dengan partai-partai koalisi. Sehingga ketika ada persoalan, partai koalisi tidak diberi ruang untuk memberikan saran.

“Kalau dikomunikasikan, saya yakin selalu ada solusi untuk setiap permasalahan,” terangnya.

Zenzen pun mengaku sudah menginisiasi pertemuan partai koalisi pengusung Budi-Yusuf. Namun, sejauh ini belum pernah ada respons positif untuk direalisasikan H Yusuf. “Padahal saat masih ada H Budi, komunikasi dengan koalisi lancar-lancar saja,” ujarnya.

Dia menegaskan koalisi punya kepentingan mengawal kepemimpinan Budi-Yusuf sampai akhir periode. Meskipun, saat ini H Budi statusnya non aktif, peran koalisi tidak serta-merta jadi hilang.

“Perlu diingat bahwa konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun oleh koalisi. Sehingga koalisi harus ikut mendorong dan memastikan janji-janji politik Budi-Yusuf terealisasi,” paparnya.

“Maka seharusnya Plt wali kota (H Yusuf, Red) langsung membuka komunikasi dengan koalisi sejak Oktober kemarin,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PPP Kota Tasikmalaya, H Ajat Sudrajat menilai wajar adanya permintaan mundur terhadap H Budi Budiman. Tetapi, hal tersebut lebih tepat dikatakan permohonan dari pihak pasangan kepala daerah yang bisa dilaksanakan ataupun tidak.

“Sah-sah saja kalau meminta mundur. Tapi sah juga Pak Wali (Budi Budiman, Red) mengikuti prosedur. Mengingat beliau statusnya kan belum terpidana apalagi terdakwa, itu hak normatif beliau dan di atur Undang-Undang berkenaan kepala daerah meski sebagai tersangka tetaplah sebagai wali kota,” ujarnya kepada Radar, Kamis (28/1).

Ajat menjelaskan sejatinya sekarang pun, secara aturan Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf sudah berkewenangan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Secara Undang-Undang, ia sah melaksanakan tugas dan kewenangan wali kota yang tengah menempuh proses hukum.

“Jadi Plt, Plh, Pjs itu berbeda. Nah Pak Yusuf saat ini sudah penuh kewenangannya dalam menjalankan tugas dan kewenangan wali kota sesuai Undang-Undang Nomor 23,” kata Ajat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya ini menilai Plt wali kota tak harus menunggu H Budi Budiman mundur untuk menjalankan setiap kebijakan. Ada pun SOTK yang lambat dikukuhkan, lantaran terimbas adanya perlakuan terhadap daerah-daerah yang sedang Pilkada.

“Nah Kemendagri itu selaku pembina daerah, otomatis pengukuhan SOTK harus ada izin dari pembinanya. Solusinya Plt harus lebih lincah dan cepat bergerak saja.

Toh kalau akseleratif, ada celah percepat ya percepat saja gerakan dengan lincah dan taktis,” selorohnya.
Ia menilai wajar ketika beban pasangan kepala daerah saat ini hanya ditanggung Plt wali kota. Melihat pasangannya masih menghadapi proses hukum.

“Wajar saja, justru seseorang akan menjadi matang dari persoalan atau masalah . Pelaut ulung tak akan lahir dari laut yang tenang,” bijaknya. (rga/igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.