Golkar Kota Tasik Minta Budi Mundur

118
0
“Baiknya Pak Budi Budiman (wali kota non aktif, Red) mundur dengan legawa, jangan merasa kalah. Tetapi ini demi kemajuan pembangunan daerah. Sehingga Pak Plt wali kota (H M Yusuf, Red) bisa segera didefinitifkan Kementerian Dalam Negeri.” Eris Hermawan Sekretaris DPC Partai Golkar Kota Tasikmalaya
Loading...

TASIK – Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tasikmalaya mengharapkan pesta politik di Kota Santri bisa digelar pada Tahun 2022. Hal ini, sejalan dengan habisnya masa periode pasangan H Budi Budiman-H Muhamad Yusuf .

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Eries Hermawan menjelaskan secara nasional parpolnya mendorong supaya pesta demokrasi bisa berlangsung Tahun 2022, lantaran banyak kerugian yang diterima ketika even politik itu dihelat dua tahun setelahnya.

“Berdasarkan rapat dengan DPP beberapa waktu lalu, secara umum Golkar menginginkan Pilkada itu 2022. Sebab, banyak kader secara nasional sekitaran 160 inkamben dari Golkar dirugikan ketika hajat ini dihelat 2024,” tutur Eries usai focus group discussion (FGD) di sekretariat partai, Kamis sore (28/1).

Baca juga : Diskusikan Visi Misi, Golkar Kota Tasik Bertekad Usung Yusuf untuk Z1

Pihaknya pun menilai apabila KotaTasikmalaya dipimpin Pelaksanan Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara (Pjs) selama dua tahun dari 2022 sampai dengan 2024. Dirinya khawatir terjadi banyak kendala di daerah, mengingat kondisi saat ini pun, Plt wali kota yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf mengalami sejumlah hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku pimpinan.

loading...

“Dua tahun itu bukan waktu sebentar, dan dalam rentan waktu tersebut kita khawatir ada kondisi transisionis seperti sekarang ini. Ketua (H Muhammad Yusuf, Red) dalam mengemban amanah sebagai Plt wali kota tertahan banyak kendala, mulai penggajian, pelantikan pengukuhan SOTK, sebab kewenangannya masih terbatas,” analisanya.

“Apalagi kalau dua tahun nanti daerah dijabat Plt wali kota. Kita khawatir, anggaran pembangunan yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat akan lambat, mulai pemeliharaan perbaikan jalan, fasum fasos dan lainnya,” sambung Eries.

Suksesor H Muhammad Yusuf di Musda Golkar lalu tersebut menjelaskan, sejatinya bukan Plt wali kota yang tidak merespons keluhan publik dalam hal menjalankan amanat Undang-Undang yang menugaskannya memimpin daerah. Namun, statusnya yang belum secara definitif selaku orang nomor satu di Kota Santri yang membuat beragam kendala daerah bermunculan.

“Baiknya Pak Budi Budiman (wali kota non aktif, Red) mundur dengan legawa, jangan merasa kalah. Tetapi ini demi kemajuan pembangunan daerah. Sehingga Pak Plt wali kota (H M Yusuf, Red) bisa segera didefinitifkan Kementerian Dalam Negeri,” harapnya.

Sementara itu, Plt wali kota tertekan dengan kondisi yang ada, kata Eries, membuat Golkar dirugikan dan menjadi celah pihak lain untuk memanfaatkan situasi.

Pihaknya tidak akan diam dan bersepakat untuk mem-back-up H Yusuf dari sisi politis dalam memuluskan Plt wali kota dalam menjalankan amanat Undang-Undang selaku pimpinan daerah.

“Kita siap mem-back-up dari sisi politis demi kelancaran beliau dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyejahterakan masyarakat,” tekad Eries.

Pada kesempatan itu, pihaknya pun mengevaluasi kinerja pasangan Budi-Yusuf dalam menuntaskan janji politik di Pilkada 2017. Sambil menyosialisasikan RUU Cipta Kerja dan Pemilu yang rencananya 8 Februari mendatang akan diputuskan dan disahkan DPR RI.

“Kita evaluasi apa saja janji politik pasangan Budi-Yusuf yang bergulir dan sukses, serta yang masih tertunda atau belum terlaksana. Sebagai bahan dan referensi ke depan menjelang Pilkada selanjutnya meski siapa nanti pasangan Pak Yusuf,” tuturnya memaparkan.

DPD Golkar Kota Tasikmalaya bertekad mengusung Yusuf di posisi Z1 di helatan politik mendatang. Meski tidak dipungkiri, semua rencananya harus sejalan dengan putusan dari DPP Golkar.

“Kalu kami bertekad mengusung Pak Yusuf untuk pencalonan di posisi wali kota, insya allah karena putusannya di DPP,” ulas Eries.
Ada pun siapa pasangan yang diincar Golkar dalam mendampingi H Yusuf? Eries menjawab masih terlalu prematur. Melihat peta politik saat ini masih sangat dinamis. Ditanya apakah ada kemungkinan koalisi di Pilkada 2017 berlanjut, Eries menjawab belum ada jaminan.

“Namun kita juga dengan parpol lain berkomunikasi meski informal. Tetapi dalam rapat ini kami memutuskan supaya ketua sudah mulai menjajaki komunikasi dan silaturahmi antar pimpinan parpol dan menjalin hubungan yang baik,” terangnya.

“Kita belum bisa bicara banyak, nanti kemungkinan setelah tanggal 8 diputuskan Undang-Undang Pemilunya, ketika sistem pemilu dan jadwal jelas Golkar akan bergerak, wait and see saja,” sambung Ketua FKPPI Kota Tasikmalaya itu.

Seperti diketahui, pada Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2017, pasangan H Budi Budiman dan H M Yusuf diusung empat partai politik yakni PPP, Golkar, PKB dan NasDem. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.