Goodbye PD Pasar Resik

270
0
PAPARAN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman memaparkan tentang pembubaran PD Pasar Resik dalam Rapat Paripurna, Jumat (22/2).Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Eksekutif dan legislatif Kota Tasikmalaya menyepakati Peraturan Daerah (Perda) Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik melalui Rapat Paripurna, Jumat (22/2). Dengan begitu, pasar-pasar tradisional akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman menyatakan keputusan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu merupakan hasil kajian dari berbagai aspek. “Tiga aspek yang kita perhatikan, pertama pelayanan publik, laporan keuangan dan tata kelola, ditambah tidak adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua sudah dipertimbangkan, tentunya dengan tanggung jawab terhadap karyawan juga harus sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,” ujar Budi.

Pembubaran itu juga untuk menghindari dampak lebih buruk di setiap kegiatan usaha PD Pasar Resik. Adapun selama masa transisi, pihaknya membentuk tim pendamping untuk mengawal proses peralihan kewenangan dari PD Pasar Resik ke UPTD Pasar. “Paling lambat enam bulan setelah perda ini diketuk, pemkot melalui tim akan menyiapkan pengalihan terhadap pengelola pasar tradisional yang baru,” tuturnya.

Pemerintah kota (pemkot) juga akan berupaya memenuhi hak karyawan yang diberhentikan dari BUMD yang berdiri sejak 2009 itu. “Nantinya hak karyawan harus tetap dipenuhi, namun sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” ujar dia.

Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri legawa atas keputusan pembubaran tersebut. Dia berharap kebijakan itu merupakan pilihan terbaik bagi seluruh elemen dan warga yang selama ini berkecimpung di pasar tradisional. “Intinya, apa pun yang terjadi kita harus terima. Hak karyawan harus dipenuhi. Pesangon sendiri, kita dengan tim pendamping akan berkoordinasi semoga cepat agar semuanya beres,” tutur Asep.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin mengaku sudah memprediksi sejak awal, keberlangsungan PD Pasar Resik tidak akan berjalan mulus. Saat rencana pendiriannya, Agus yang kala itu menjabat Ketua Fraksi PPP menolak di forum rapat pendirian badan usaha tersebut. “Sudah terprediksi memang. Alasan kami, saat mendirikan PD Pasar Resik belum siap. Belum waktunya, scoope pengelolaan pasarnya masih sedikit,” ucap Agus.

Dia bercerita pada saat itu ada dua perda inisiatif yang diusulkan dari beberapa anggota DPRD termasuk fraksi. Kedua perda itu berupa Pendirian PD Pasar Resik dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Fraksi partai berlambang ka’bah menolak kedua perda itu disahkan saat pembahasan di Rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Dulu Fraksi kami menolak keduanya. Hanya saja Perda PD Pasar Resik yang diusulkan beberapa fraksi itu lolos dan PDAM ditolak. Meski secara filosofis, didirikan PD Pasar Resik cukup ideal, melihat perusahaan serupa di daerah lain kontribusi PAD tinggi dan maju, tetapi kami analisis belum siap,” ujarnya bercerita.

Oleh karen itu, wajar ketika pelayanan PD Pasar Resik saat ini terkesan terkatung-katung atau tidak maksimal. Jangankan untuk melayani warga pasar, untuk beroperasi saja berat. “Disuntik penyertaan modal dari APBD, tidak kunjung ada perbaikan, ganti top manajemen, sampai diberi waktu perbaikan tahun lalu selama enam bulan tidak ada perbaikan signifikan. Menyelesaikan dapur rumah tangga sendiri kelabakan, sementara bagaimana mereka harus melayani warga pasar,” kata dia. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.