GP Ansor Kota Tasik Ingatkan Elite Politik Soal Wali Kota

97
0
ist APEL. Kasatkorcab Banser Kota Tasikmalaya H Wahid saat mengikuti apel beberapa waktu lalu.
Loading...

TASIK – Merespons dinamika yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan di Kota Tasikmalaya, atas keterbatasan tugas dan kewenangan Plt Wali Kota H Muhammad Yusuf. Elite parpol dinilai seolah mempertontonkan babak baru perseteruan antar pimpinan.

Hal tersebut diungkapkan Kasatkorcab Banser Kota Tasikmalaya H Wahid, dia menilai sebagian elite partai berpendapat supaya wali kota nonaktif mundur dari jabatannya. Sebagian lagi berpendapat untuk tetap dipertahankan.

“Secara hukum H Budi Budiman masih memiliki hak untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Meski pun secara etika akan jauh lebih baik mundur dan berkonsentrasi menghadapi kasus hukum yang tengah dihadapi,” ujarnya dalam rilisnya kepada Radar, Senin (1/2/2021).

Baca juga : Ansor Kabupaten Tasik Sosialisasi Prokes & Bagikan Masker

Pada sisi lain, kata Wahid, Plt Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf dianggap tidak memiliki wewenang penuh dalam memimpin pemerintahan yang berbeda dengan wali kota definitif.

loading...

Contohnya terkait wewenang dalam menentukan pengisian serta pengangkatan jabatan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemkot.

“Dampak dari ketidakpastian jabatan pada SOTK baru tersebut tentu cukup signifikan, hampir seluruh pimpinan institusi pada lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai dari kepala dinas sampai dengan lurah saat ini mengalami keragu-raguan dalam melakukan tindakan,” kata Wahid.

Dia mencontohkan keraguan para ASN di lingkungan Pemkot mulai dari penggunaan anggaran, menerbitkan rekomendasi, menerbitkan perizinan, melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta memberikan pelayanan terhadap masayrakat.

“Apalagi dikhawatirkan berimbas pada pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, misalkan berkaitan dengan ketersediaan stok obat atau peralatan medis lainnya,” kata dia memaparkan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya itu menilai, tidak hanya di struktur pemerintah saja, dalam pengangkatan atau pelantikan pengurus RT/RW pun menjadi terhambat adanya ketidakpastian saat ini.

“Ketidak beranian para ASN ditegaskan dengan jawaban-jawaban seperti ‘kami belum memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pemerintahan sebab kami belum dilantik’,” cerita Wahid.

Pihaknya khawatir apabila situasi seperti itu terus berlanjut akan berdampak terhadap pelayanan publik dan program pemerintahan yang sudah direncanakan dan ditetapkan.

Bagi GP Ansor, lanjut Wahid, ia berharap semua pihak berkonsentrasi terhadap optimalisasi pelayanan publik.

“Masyarakat sesungguhnya tidak diuntungkan dengan konflik kepentingan para elite politik yang cenderung saling mempertahankan kekuasaannya. Tentu sangat tidak etis dalam situasi pandemi Covid-19, berseteru soal kekuasaan,” keluh Wahid.

“Masyarakat saat ini mengharapkan bagaimana layanan publik tidak terganggu, serta dapat dilaksanakan secara optimal,” sambung politisi PKB tersebut.

Wahid menekankan Pemkot segera memastikan pengisian jabatan dalam SOTK baru sesegera mungkin. Supaya masyarakat dapat terlayani lebih baik dan dapat memberikan kemaslahatan bagi Kota Tasikmalaya secara keseluruhan.

“Sebagaimana kaidah fikih bahwa tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan,” saran dia.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Kota Tasikmalaya H Noves Narayanan mengaku sependapat dengan Sekretaris DPD Golkar Kota Tasikmalaya Eries Hermawan. Menurut dia, H Budi Budiman baiknya mundur dari jabatan dan menyerahkan kuasa penuh terhadap H M Yusuf.

“Saya setuju, bahkan itu harus jadi suara partai (keputusan Golkar, Red),” tegas Noves.

Menurut dia, dalam pelaksanaan kepemerintahan terdapat sisi aturan dan sisi etika moral. Kedua sisi itu bisa dilaksanakan bersamaan secara beriringan atau pun masing-masing secara terpisah.

“Tetapi, etika dan moral derajatnya akan lebih tinggi ketimbang aturan, jadi seseorang akan lebih mulia, terlihat bermoral apabila melaksanakan atau memilih etika atau moral tersebut,” kata mantan Ketua DPD Golkar tersebut.

Dia menyarankan H Budi mempercayakan saja terhadap pasangannya H M Yusuf dalam mengemban amanah melanjutkan pembangunan daerah. Mendapatkan kewenangan penuh dalam memimpin dan mengelola Kota Resik dengan segala hak dan kewajibannya.

“Sebaiknya Pak Budi mundur, itu akan menjadikan beliau lebih terhormat. Seperti yang sudah dicontohkan mantan ketua umumnya, Pak Romy (eks Ketua Umum PPP, Red) ketika tersandung hukum dan menjadi tersangka, beliau langsung undur diri dari jabatan ketua dan keanggotaan di DPR RI,” sambung Noves memberikan saran. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.