Grand Design Perda PKL Sudah Disusun Sejak 2017

30
0
JELASKAN. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tasik, Dedi, menjelaskan naskah akademik Perda penataan PKL, Senin (19/8). rezza rizaldi / radartasikmalaya.com

BALE KOTA – Apa yang menjadi keinginan Wali Kota Tasik, Budi Budiman dengan membuat regulasi terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah dipersiapkan sejak jauh hari.

Namun entah mengapa, payung hukum untuk memperkuat penataan wilayah perkotaan itu tak kunjung diketok palu menjadi Perda.

Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Kota Tasik, Dedi mengakui, sejak 2017, naskah akademik untuk membuat Perda penataan PKL sudah dibuat pihaknya.

“Kajian naskah akademi untuk Perda PKL sudah ada sejak 2017. Isinya membahas penataan PKL secara kholistik,” ujarnya kepada radartasikmalaya.com, Senin (19/8).

Dedi menerangkan, zonasi secara umum untuk menempatkan PKL sudah dibahas di dalam naskah akademik itu. “Jadi ada zona merah yang terlarang, zona kuning dibatasi jam operasional, dan zona hijau yang diperbolehkan (untuk berdagang PKL, Red),” terangnya.

“Kajian itu belum berupa aturan baru, sebatas naskah akademis. Ini memang perlu ditindaklanjuti dengan Perwalkot atau lebih baik dibuat Perda yang mengikat. Jika kita sudah punya Perda, paling tidak punya acuan hukum dalam menata PKL secara holistik se-kota,” sambungnya.

Jadi, tambah Dedi, penataan PKL ini bukan sifatnya insidental atau temporari. “Program juga harus jelas apakah penertiban, penataan apakah pemberdayaan. Kajian juga harus matang, supaya tak balik lagi-balik lagi termasuk agar PKL juga dapat tetap menjalankan usahanya,” tambahnya.

Kasubag Pengembangan Dunia Usaha Bagian Ekonomi, Lina Nur Ridwan menambahkan, Grand Design Perda PKL memang sudah disusun sejak 2017.

“Usulan Perda sudah masuk di Prolegda DPRD 2018 kalau tak salah. Ditelusuri itu 2018 tak jadi, maka 2019 belum masuk. Kemudian saat rapat kemarin kita sarankan Diskoperindag usulkan draftnya ke Bagian Hukum supaya bisa masuk Prolegda,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tasik, Agus Iwan menandaskan, Perda PKL ini memang belum tuntas rancangannya.

“Tetapi informasi yang kami dapatkan naskah akademiknya sudah disusun Bagian Ekonomi. Tetapi rancangan Perdanya ada di Diskoperindag,” jelasnya.

(rezza rizaldi / radartasikmalaya.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.