Gugus Tugas Covid-19 Kota Tasik Dinilai tak Serius

2306
1
Kami mendapat banyak keluhan dari pastur dan pendeta. Sebab, di media sosial sudah mengarah ke isu SARA. Kita harap Pemkot lebih arif dalam menjemput terduga positif jangan sampai seperti itu lagi (jemput paksa, Red),”Asep Rizal Asyarie Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya

KETUA Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya, Asep Rizal Asyarie menyoroti standar operasional prosedur (SOP) penanganan pasien terindikasi positif Covid-19 yang dilakukan Gugus Tugas Kota Tasikmalaya.

Sebab, upaya Gugus Tugas dalam menjemput pasien po­sitif belakangan ini, seolah mem­pertontonkan penderitaan dan mengucilkan terduga suspect Covid-19 di mata umum.

Baca juga : Kasus Positif Corona di Kota Tasik Nambah 4 dari Puskesmas Tamansari

“Kami mendapat banyak keluhan dari pastur dan pendeta. Sebab, di media sosial sudah mengarah ke isu SARA. Kita harap Pemkot lebih arif dalam menjemput terduga positif jangan sampai seperti itu lagi (jemput paksa, Red),” tuturnya kepada Radar, Minggu (17/5).

Dia menyayangkan upaya penjemputan yang dilakukan Gugus Tugas, seolah menjemput terduga teroris.

Mengerahkan aparat pengamanan dan menjadi perhatian, seolah menjadi tontonan lumrah bagi publik.

“Harusnya lebih beretika. Meski dibenarkan segala aturan, mohon ditimbang psikologis keluarga termasuk yang bersangkutan sendiri (pasien positif, Red),” keluh Asep.

Apalagi, biaya perawatan pasien positif tersebut, selama ini menghabiskan Rp 29 juta dengan kocek pribadi.

Pihaknya meminta proses komunikasi dan mediasi Gugus Tugas terhadap pasien atau terduga Covid-19 bisa lebih humanis. Dengan menunjukkan etika pemerintah terhadap publik.

“Karena dia menolak, padahal sudah konfirmasi ke Dinkes begitu (negatif, Red). Tapi yang korban sekarang siapa? Tetap rakyat, padahal kalau kita telaah, komunikasi yang kurang beres dari dinas terkait terhadap pihak pasien,” ujarnya.

53 HARI ISOLASI

Selain kejadian pasien positif tersebut, dia pun mendapat curahan hati langsung dari pasien positif lainnya.

Yakni seorang warga Cigantang Kecamatan Mangkubumi berinisial AU (34). Selama kurang lebih dua bulan menjalani karantina mandiri di rumahnya.

Di hari ke 53 karantina, tim medis baru menyampaikan bahwa hasil swab test menyatakan dirinya positif Covid-19. Sontak, meruntuhkan harapan atas upayanya selama ini menjalani isolasi secara mandiri di rumah.

“AU bercerita, katanya mau dibawa paksa seperti yang kemarin. Dia mengeluh, kenapa baru sekarang swab test-nya disampaikan. Dulu saat awal terdeteksi, kenapa disuruh pulang dan dianjurkan karantina mandiri,” tuturnya.

AU sudah hampir dua bulan tidak bersama keluarga. Menjalani pengobatan mandiri dan mengurus kebutuhan pribadi sendiri di rumah.

Ia tak mau dibawa ke rumah sakit dan mengharapkan pihak Dinas Kesehatan bisa melaksanakan penanganan di rumahnya.

“Dia sekarang drop, secara psikologis padahal imunitasnya bagus. Dulu dia berkontak satu ruangan dengan pasien di RS Jasa Kartini, dan diminta karantina mandiri,” katanya.

“Setelah hasil swab test disampaikan, setiap hari dia dihubungi Tim Medis Gugus Tugas untuk datang sendiri ke RSUD dr Soekardjo supaya diisolasi di sana. Kalau tidak mau katanya akan dijemput paksa,” sambung Asep.

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama ini menceritakan AU kecewa lantaran upaya selama ini karantina mandiri seolah sia-sia. Ia mengeluhkan, kenapa penanganan tidak dilakukan sejak awal saat dirinya diduga positif Covid-19.

“Dia curhat tak mau dibawa isolasi ke rumah sakit, kami harap keluhan semacan ini direspons serius,” pintanya.

Menurutnya, anggaran rekonstruksi kesehatan Covid-19 yang menelan Rp 34 miliar sangat mengecewakan.

Ketika muncul fenomena semacam itu. Harusnya instansi terkait bisa melaksanakan SOP dengan ideal.

“Ini menandakan SOP kesehetan tidak serius, gugus tugas ga serius. Seriusnya pengadaan kesehatan, saja.

Bukti tidak serius tak hanya itu, sekarang tiga perawat di Puskesmas katanya terpapar,” kata Asep memaparkan.

Terpisah, Wasekum bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Tasikmalaya Banyu Giri Setra, menyayangkan penjemputan paksa dengan melibatkan beberapa unsur-unsur pemerintahan seperti Polisi dan TNI.

Hal itu berdampak terhadap psikologi pasien dan menanamkan rasa kekhawatiran, kecemasan bagi masyarakat sekitarnya.

“Adapun alasan daripada si pasien melakukan perlawanan atau tidak mau diisolasi di rumah sakit, menurut keluarga pasien dikarenakan beberapa hal diantaranya bahwa si pasien waktu di isolasi pertama kali di salah satu rumah sakit swasta harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar, yaitu sebesar Rp 27 juta rupiah,” katanya memaparkan seusai kajian di sekretariatnya Jalan Sutisna Senjaya, Minggu (17/5).

Ia menjelaskan di sisi ada kebijakan dari Presiden dan Menteri Keuangan, bahwa pasien yang terjangkit Covid-19 pembiayaannya ditanggung oleh negara.

Bahkan untuk insentif tenaga medisnya pun ditanggung oleh negara. Kecuali, lanjut Bayu, bagi pasien yang dinyatakan positif tapi kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

“Hal ini dikarenakan cara penyembuhannya cukup dengan isolasi mandiri di rumahnya.

Lalu berbicara Surat Sehat Dari Dinkes, jelas tidak bisa dibuat, apabila pasien belum mendapatkan hasil swab test/PCR negatif selama 2 kali berturut turut,” analisisnya.

“Pasien tersebut, sudah mendapatkan su­rat sehat berarti sudah keluar hasil­nya 2 kali berturut-turut negatif. Na­mun, 20 April bisa keluar lagi hasil po­sitif? Sedangkan tgl 17 April sudah dinya­takan sehat? Dan kalau benar po­sitif kenapa tidak buru-buru dici­duk di bulan April juga, malah baru datang 12 Mei. Berartikan ada pem­biaran dan sengaja dibiarkan dari tim gugus tugas,” sambungnya menge­luhkan.

Ia menilai, hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya belum siap dalam penanganan, yang ada hanya mubazirkan anggaran.

Baca juga : Tiga Orang Tercebur, Jembatan Gantung Penghubung 3 Desa di Kecamatan Sukaresik Tasik Putus

Banyak kumpul rapat-rapat dan seremonial, yang menjadikan pengeluaran dana Covid-19 tidak jelas dan terkesan di tutup rapat.

“Padahal dalam setiap kegiatan Kumpul rapat-rapatnya dianggarkan. Namun, tidak jelas berapa pengeluaran sampe detik ini yang bersumber dari APBD. Yang jelas kelihatan cuma baru dari para donatur kaitan bantuan APD dan keperluan lain-lain, sedangkan yang bersumber dari APBD tidak terbuka,” paparnya mengeluhkan. (igi)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

  1. Semoga pasien yang diisolasi di rs rujukan kota tasikmalaya yang hasilnya negatif segera dapat surat hijau untuk bisa segera rawat jalan atau isolasi mandiri di rumah masing masing. Apresiasi kami untuk para team medis yg senantiasa bekerja digaris depan dalam menghadapi covid 19… Doa kami semoga Tuhan menyertai pemerintah kota Tasikmalaya sehingga bisa lebih baik dan bijaksana menghadapi wabah ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.