Guru Honorer Kota Tasik Nunggu Realisasi BSU

130
0
SERAH-TERIMA. Koordinator FGHBSN Tasikmalaya Anggiawan Nugraha SPd Gr (kedua, kiri) saat menerima tunjangan profesi guru honorer dari Kepala KCD Pendidikan Wilayah XII Tasikmalaya Dr Abur Mustikawanto MEd, Agustus lalu. Saat ini honorer sedang menunggu pencairan program bantuan subsidi upah (BSU). Fatkhur Rizqi / Radar Tasikmalaya

TASIK – Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Tasikmalaya menyambut positif inisiatif pemerintah pusat dalam meluncurkan program bantuan subsidi upah (BSU).

Program itu berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud Tahun 2020.

Melalui program BSU ini, katanya, masing-masing guru atau tenaga kependidikan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,8 juta yang akan diberikan satu kali. Dengan begitu adanya pemulihan ekonomi keluarga mereka.

“Kami menyambut baik ketika Kemendikbud membantu guru non-PNS melalui BSU. Terlebih penghasilan mereka rata-rata di bawah Rp 1 juta sehingga sangat merasakan dampak pandemi Covid-19,” kata Koordinator Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Tasikmalaya Anggiawan Nugraha SPd Gr, Selasa (17/11).

Baca juga : Gudang Beras di Indihiang Kota Tasik Dirusak Para Pemuda, 2 Orang Dianiaya

Menurut Anggiawan, pendapatan guru honorer memang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, apalagi ditambah adanya pandemi Covid-19.

Selama ini hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau tunjangan profesi guru (TPG) honorer saja. Tidak jarang untuk menambah penghasilannya, honorer berwirausaha sebagai usaha sampingan.

“Biasanya guru non PNS memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan berwirausaha, tapi usaha banyak yang tidak jalan karena dampak pandemi. Jadi kami menunggu realisasi janji pemerintah untuk memberikan BSU,” ujarnya.

Ia menyebutkan dari FGHBSN Tasikmalaya tergabung 113 guru. Pihaknya berharap mereka bisa mendapatkan BSU tersebut.
“Merasa bersyukur karena bantuan bisa mencukupi kebutuhan hidup dan bagi yang berwirausaha menjadi stimulan untuk modal bisnisnya,” katanya.

Persyaratan BSU dari Kemendikbud, sambungnya, Warga Negara Indonesia (WNI), berstatus bukan sebagai PNS, tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan, tidak menerima Kartu Prakerja dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

“Nanti guru non PNS mendaftar langsung di website Kemendikbud dengan melengkapi data yang diminta untuk program BSU ini,” ujarnya.

Senada, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Disdik Kota Tasikmalaya Asep Sudrajat Hardipraja SPd MAk menjelaskan, BSU ini bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap guru dan tenaga kependidikan non PNS.

“Karena di tengah pandemi Covid-19 mereka butuh hidup, peningkatan kualitas mutu pendidikan, dan media pembelajaran,” katanya.

Mengenai siapa saja yang mendapatkan BSU itu, pihaknya sedang menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.

“Mudah-mudah pemerintah bisa mengakomodir 1.180 guru dan tenaga kependidikan non-PNS di sini. Agar mendapatkan kelayakan hidup,” ujarnya. (riz)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.