Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.3%

54%

6.8%

0.7%

12.9%

0%

23.1%

0%

Hak Inisiatif Dewan Lima, Gubernur Enam

25
0
Istimewa PARIPURNA. DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyetujui APBD 2020 melalui Rapat Paripurna, Rabu (27/11/2019).

BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) akhirnya menyetujui APBD 2020 melalui Rapat Paripurna, Rabu (27/11/2019). Selain menyetujui APBD, DPRD Jabar juga menetapkan Tata Tertib DPRD dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020.

Total sebelas raperda yang dituangkan pada Propemperda. Sebelas raperda tersebut terdiri dari lima raperda hak inisiatif DPRD dan enam raperda usul gubernur.

Setelah melakukan pembahasan dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, serta perangkat daerah pemrakarsa raperda, serta berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, Bapemperda DPRD Provinsi Jabar membagi 13 raperda usul gubernur ke dalam tiga kategori prioritas (Prioritas I, II, dan III). Ketiga kategori prioritas tersebut ditentukan berdasarkan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan diajukannya sebuah raperda.

Raperda yang termasuk ke dalam kategori Prioritas I adalah, Raperda yang dianggap telah memenuhi persyaratan dari segi kelengkapan dokumen. Prioritas II adalah, raperda yang belum dilengkapi dengan data-data pelengkap seperti naskah akademik maupun data-data lainnya. Sehingga belum memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan menjadi suatu raperda. Kemudian Prioritas III adalah raperda yang selain harus dilengkapi oleh dokumen kelengkapan seperti naskah akademik, juga harus disertai dengan data-data dari analisis investasi sehingga dapat diajukan menjadi suatu Raperda.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jabar, Achdar Sudrajat berpendapat, dari 13 usulan raperda yang diusulkan oleh eksekutif seluruhnya memiliki nilai-nilai positif dan manfaat bagi kepentingan di Jabar. Namun, karena adanya beberapa data dan persyaratan yang belum lengkap, Achdar meminta para pengusul untuk dapat segera melengkapi persyaratan dan data-data yang dimaksud. “Hal ini (persyaratan dan data) disampaikan kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jabar agar dapat melengkapi persyaratan dan data-data terkait usulan raperda agar dapat dituangkan di Propemperda tahun 2020,” katanya. (dg/adv)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.