THR PNS, Polri,TNI dan Pensiunan

Hari Pertama, Rp 19 Triliun Cair

65
0

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, TNI dan pensiunan sebesar Rp 19 triliun.

Angka tersebut sekitar 95 persen dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20 triliun tahun ini. Rincian THR tersebut, yakni untuk PNS, TNI, Polri sebesar Rp11,4 triliun. Sedangkan pensiun atau tunjangan sebesar Rp7,6 triliun.

“Hari ini (kemarin 24/5) pembayaran THR serentak dilakukan (PNS, TNI, dan Polri). THR telah ditransfer ke rekening masing-masing melalui ATM dan kantor pos,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (24/5).

Sehari sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan pembayaran THR sudah terealisasi separuhnya alias hampir Rp10 triliun.

“Jadi di Hari Raya kita harapkan tidak terganggu karena diharapkan sudah semua,” ujar dia.

Mantan direktur pelaksana bank dunia itu menjelaskan pembayaran THR merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan.

Loading...

“Juga Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pemberian THR kepada Pimpinan dan Pegawai NonPNS pada Lembaga Nonstruktural,” tutur dia.

Kementerian Keuangan pun menegaskan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah melayani pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Hari Raya (THR) pada 13 Mei 2019. Dengan pencairan dilakukan serentak pada Jumat (24/5).

Apabila belum dapat mengajukan SPM THR hingga 24 Mei 2019, satuan kerja (satker) dapat mengajukan SPM THR hingga 31 Mei 2019, atau setelah hari raya Idul Fitri. Untuk pencairan THR Pemerintah Daerah (Pemda), sampai dengan 24 Mei 2019 pukul 10.15 WIB.

Sebanyak 303 Pemda telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam pencairan THR. Terdiri dari 19 provinsi, 239 kabupaten, dan 45 kota. Sementara, sebanyak 166 Pemda masih menyusun Perkada yang terdiri atas 8 provinsi, 121 kabupaten, dan 37 kota.

“ Dari 303 Pemda yang sudah menetapkan Perkada, 232 Pemda telah membayarkan THR dan 71 Pemda dalam proses pembayaran,” jelas Sri Mulyani.

Sebanyak 246 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok ditambah tunjangan melekat. Lalu, 187 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. “Sementara besaran THR di 36 Pemda masih menunggu penetapan Perkada,” Jelasnya.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBN.

Pelaksanaan pemberian THR juga ditegaskan lewat PMK Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural yang Bersumber dari APBN.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengingatkan perusahaan wajib membayarkan THR bagi karyawannya. Jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi. THR dibayarkan oleh perusahaan paling lambat H-7 Lebaran.

“Paling lambat H-7, namun kita dorong 2 minggu sebelumnya bisa dibayarkan,” ujar dia, Senin (20/5).

Lanjut Hanif, perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Adapun sanksi berupa sanksi administratif, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. (kfh/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.