Bawaslu Pangandaran Temukan Dugaan Money Politics

Hari Tenang Amplop Berkeliaran

188
TUNJUKKAN UANG. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Uri Juaeni menunjukkan amplop berisi uang Rp 100 ribu, yang diduga sebagai upaya money politics oleh salah satu tim sukses caleg tingkat kabupaten, Senin (15/4). Bawaslu Kabupaten Pangandaran

PANGANDARAN – Dugaan praktek money poltics ditemukan di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Senin (15/4). Dimana petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menemukan amplop berisi uang Rp 100 ribu, yang diduga diberikan salah seorang calon legislatif (caleg) DPRD tingkat kabupaten.

Ketua Panwascam Padaherang Rohimat Resdiyana mengetahui ada praktek money politics, berawal dari seseorang yang mengupload foto amplop berisi uang Rp 100 ribu di media sosial pada Minggu (14/4) malam. ”Kemudian kita telusuri ke rumah si penerima amplop itu sekitar pukul 22.00, sambil melakukan patroli money politics dan ternyata me­mang ad­a yang memberikan uang,” ujarnya kepada Radar, Senin (15/4).

Kemudian, kata dia, pihaknya langsung melaporkannya ke Sentra Gakkumdu sekitar pukul 02.00. ”Dari pihak Bawaslu juga langsung meluncur ke Padaherang untuk mengonfirmasi temuan ini (money politics, Red),” katanya.

Menurut pengakuan dari si penerima, kata Rohimat, uang tersebut diberikan salah satu tim sukses caleg dari dapil Padaherang. “Nantinya akan dikaji kembali oleh Gakkumdu apakah masuk kategori pelanggaran pemilu atau tidak,” tuturnya.

Komisioner Bawaslu Uri Juaeni menegaskan akan mengkaji lebih dalam adanya dugaan money politics tersebut. “Kita akan bahas bersama tim Gakkumdu, apakah memenuhi unsur money politics atau tidak,” jelasnya.

Adanya temuan itu, kata Uri, pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap money politics hingga ke tingkat desa. ”Tentu ini menjadi pembelajaran, supaya menggencarkan pengawasan terhadap proses pemilu,” ucapnya.

Selain temuan money politics, pihaknya pun menemukan adanya anggota Bawaslu di tingkat kecamatan yang diduga menjadi bagian dari tim kampanye salah satu peserta pemilu. ”Kita coba klarifikasi dan kita akan lakukan sidang pleno, apakah dia melanggar kode etik atau tidak,” jelasnya.

Tolak Politik Uang

NU dan Muhammadiyah sama-sama mengeluarkan seruan resmi. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu meminta semua pihak untuk menyukseskan pemilu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya Pemilu 17 April yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Itu komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional,” terangnya kepada wartawan, Senin (15/4).

Menurut dia, penyelenggara pemilu, partai politik, pasangan calon presiden-wakil presiden, jajaran pemerintah, aparatur keamanan, media massa dan seluruh masyarakat harus bekerja sama menyukseskan pemilu.

Haedar mengajak semua pihak menciptakan suasana tenang, aman, dan damai. Baik menjelang maupun sesudah pemilihan. Waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan spiritualitas kolektif, merekatkan ikatan persaudaraan, dan menurunkan tensi ketegangan politik.

“Semua pihak harus menaati ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apapun yang dapat mengganggu ketenangan serta mencederai proses pemilu,” paparnya.

Haedar meminta KPU dan Bawaslu bekerja profesional, netral, terpercaya, jujur, dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, dan rahasia.

Dia mengajak semua pemilih menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, cerdas, menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi, dan kesantunan. “Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Ketua Umum PB NU Said Aqil Siraj juga mengajak masyarakat untuk tidak golput. “Gunakan hak pilih dengan nalar nurani dan memilih calon presiden-wakil presiden serta calon wakil rakyat yang memenuhi kriteria sidiq, tabligh, amanah, dan fatonah,” terangnya.

Dia mengajak seluruh jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, serta Sentra Gakkumdu untuk menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebersih-bersihnya. “Jangan pernah kompromi dengan politik uang yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi,” tegasnya.

Menurut Said, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia. Pesta demokrasi itu menjadi batu uji kesiapan Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab. Dia mengatakan kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan mengokohkan persepsi dunia bahwa Indonesia dapat menyandingkan Islam dan demokrasi dalam satu tarikan nafas. (den/khf/ful/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.