Khusus Pejabat Internal Pemkot yang Ikut Open Bidding

Harus Ada Izin Wali Kota

19

CIHIDEUNG – Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman sudah menerima permohonan izin dari beberapa pejabatnya untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Izin wali kota ini menjadi salah satu syarat bagi pejabat internal pemkot yang ingin mengikuti open bidding jabatan eselon II untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pengalaman kita di open bidding pertama itu pendaftar ramai di akhir. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Sudah ada beberapa pegawai yang meminta izin di meja saya. Karena harus izin wali kota,” ujar Budi usai talk show persiapan Tasikmalaya October Festival (TOF) di Studio Radar Tasikmalaya TV Tasikmalaya, Rabu (10/10) malam.

Budi mendorong semua pejabat eselon III yang masuk dalam kriteria persyaratan open bidding untuk mendaftarkan diri. “Silakan ini kesempatan untuk berkarier secara terbuka,” jelasnya.

Budi juga berharap pejabat lokal atau internal pemkotlah yang mengisi pucuk pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Ketahanan Pangan (DKP) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda). “Harapan saya bisa pucuk pimpinan itu diisi pejabat lokal, karena secara emosional, secara kultur lebih tahu terhadap kota. Tetapi secara aturan kan harus terbuka bagi semua daerah. Semoga pejabat kita bisa menduduki jabatan kosong itu,” beber Budi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menyebut pejabat yang saat ini berstatus eselon II boleh mengikuti seleksi pengisian kekosongan di lima OPD. Asalkan telah menduduki jabatan administrator saat eselon III sekurang-kurangnya dua tahun. “Itu syarat minimal. Kalau pun mau ikut seleksi, bisa saja eselon II daftar kalau tidak mau menunggu rotasi-mutasi,” ungkap Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPT ini.

Ivan memastikan tidak akan ada rotasi atau mutasi di posisi eselon II untuk mengisi kekosongan di lima OPD itu. “Posisi pimpinan OPD yang sedang open bidding harus kosong. Jadi tidak akan ada pergeseran eselon II ke dinas-dinas tersebut,” jelas dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.