Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

2.8%

19.1%

7.1%

71%

Agar Penyerapan DK di Kota Tasik Maksimal Harus Ada Pendamping Kelurahan

155
1

CIHIDEUNG – Lambatnya realisasi penyerapan dana kelurahan (DK) harus menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, masyarakat saat ini sudah memendam ekspektasi yang tinggi atas hadirnya alokasi dana yang nominalnya besar itu.

Sekretaris Karang Taruna Kota Tasikmalaya Arif Abdul Rohman menyarankan pemkot membentuk tim khusus dalam mengawal pelaksanaan DK. Sebab, pengelolaan dana kelurahan rentan memicu persoalan lantaran tak ada kewenangan pengawasan dari dinas teknis. Termasuk pengawalan terhadap pengadministrasian kegiatan tersebut.

“Kita cek di wilayah memang rata-rata enggan mengambil risiko, karena bingung meski dalam aturan sudah dijelaskan. Tetapi teknis pelaksanaannya sendiri minimal perlu ada panduan khusus,” tuturnya saat menghubungi Radar, Selasa (17/6).

Menurut dia, di salah satu kelurahan di Kecamatan Cihideung juga masih terjadi kebingungan. Apakah kelompok masyarakat (pokmas) itu diberi mandat lurah atau oleh ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). “Termasuk distribusi kegiatannya, misal ada tiga kegiatan di suatu kelurahan, apakah itu digarap oleh satu pokmas atau satu pokmas menggarap satu kegiatan,” katanya.

Mantan aktivisi PMII itu mengatakan dari segi penggarapan kegiatan melalui DK, bisa saja direalisasikan sesuai keinginan. Hanya, terkait pengadministrasian semua pelaksana di wilayah tentu tidak ingin terjerembab ke dalam persoalan. “Jangan sampai blunder tersangkut hukum karena administrasi tidak beres. Baik pokmas atau pun pihak kelurahan sendiri,” kata Arif.

Dia berharap pemkot juga memberikan pendampingan dan jaminan perlindungan apabila pelaksana dan penanggung jawab DK tersangkut masalah. Baik sisi aturan hukum maupun keamanan hasil konstruksi pekerjaan. “Harapan kami adanya DK bisa terjadi percepatan pembangunan di wilayah, terjadi proses gotong-royong di masyarakat. Termasuk sentuhan pemerintah bisa merata sampai ke semua kalangan masyarakat,” ujarnya.

“Misalnya pengasahan skill pemuda melalui pemberdayaan berupa pelatihan dan lain-lain, termasuk kalangan disabilitas bisa disentuh rehabilitasi. Sebab, selama ini kita ketahui kaum yang terkesan termarjinalkan ini jarang tersentuh program pemerintah, padahal statusnya sama sebagai warga negara yang punya hak sama dengan warga pada umumnya,” sambung Arif.

Pengurus Karang Taruna Kecamatan Tamansari Agus S mengakui di beberapa kelurahan wilayahnya kegiatan fisik dari DK belum terealisasi. “Kami cek di wilayah juga belum ada yang mengakses pencairan, untuk pokmas itu kan sistemnya ada pencairan dulu dengan tenggang waktu kegiatan digarap selama 30 hari. Tapi kelihatannya masih belum,” tuturnya.

Dia berharap dikucurkannya anggaran tingkat kelurahan bisa mendorong pembangunan Kecamatan Tamansari semakin baik. Mengingat wilayah tersebut masih sangat perlu disentuh pembangunan bersifat fisik. “Ekspektasi kami sebetulnya, DK menjawab aspirasi warga dalam pemerataan pembangunan khususnya di wilayah. Melihat realisasi saat ini harus bisa dijadikan cambuk dalam realisasi tahun mendatang,” kata pemuda yang concern menangani persoalan lingkungan tersebut. (igi)

loading...

1 KOMENTAR

  1. Assalamu’alaikum Wr Wb’ dengan tidak mengurangi rasaa hormat dan dengan segala kerendahan hati, saya usulkan untuk Unsur Pokmas ada itu terbagi 3 bagian ini terbiasa dan efektif untuk program DK. PIK dan atau Pemberdayaan masyrakat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dll. :
    1. Pokmas Perencanaan dan Persiapan
    2. POKMAS Pelaksanaan Program
    3. Pokmas Monitoring dan Evaluasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.