Harus Ada Titik Temu untuk Menata Kota

16
Muslim MSi

CIHIDEUNG – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi mengaku tidak bermaksud memberi ”tenaga” kepada pedagang kaki lima (PKL) andesit. Opsi yang ditawarkan saat audiensi Selasa (13/8) merupakan alternatif bagi pedagang busana muslim Rabuan.

“Itu kan opsi sementara, ketika mereka belum ada izin dari Kabupaten Tasikmalaya untuk memanfaatkan halaman eks setda, di andesit dulu. Bukan begitu seterusnya,” ujarnya kepada Radar, Kamis (15/8).

Justru, kata dia, pihaknya setuju dengan rencana Pemkot untuk menata perkotaan. Hanya, ada aspirasi dari para pedagang yang sudah terbiasa mencari nafkah di area andesit, kemudian ditata dan tidak ada kesepakatan dan kesepahaman.

“Bukan berarti kami beri tenaga PKL, kasihan saja pada masyarakat kecil. Perlu diberi solusi, pemerintah ingin mengatur, mereka tetap bisa mencari rezeki. Harus ada titik temu,” katanya menjelaskan.

Politisi PDI Perjuangan itu menceritakan saat audiensi, PKL taman kota mengeluhkan indikasi tebang pilih. Nyatanya, sampai saat ini setengah Jalan Cihideung digunakan pedagang yang melapak secara permanen.

“Jadi sebenarnya kalau mau menata PKL harus semua lah, termasuk di Cihideung. Jangan Pemkot seolah tebang pilih,” kata Muslim.

“Termasuk, PKL di samping Mayasari Plaza. Kan bukan di tempatnya, kalau mau ditata semua jangan setengah saja,” sambungnya.

Dia menyebut sudah risiko Pemkot saat ini bahwa kebijakan merefungsi Jalur Andesit menjadi polemik. Sebab, dari semula, jalan di depan Masjid Agung itu sudah merupakan jalur kendaraan, tapi diubah Pemkot menjadi area terbuka publik.

“Kemudian saat PKL menjamur kenapa tidak dari awal ditata? Akhirnya PKL sana menganggap tebang pilih karena Cihideung dibiarkan,” lanjutnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa mengatakan audiensi Selasa lalu tidak mengarahkan PKL untuk beroperasi kembali di andesit.

“Justru audiensi kemarin, itu diarahkan ke eks Setda Lama. Andesit sudah baik dibuka kembali,” katanya.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Cihideung Arif Abdul Rohman meminta Pemkot tegas. Ketika sudah menggulirkan kebijakan, stakeholders terkait harus mengamankan kebijakan tersebut. “Sudah konsekuensi Pemkot ketika itu dijadikan area terbuka publik dan dijamuri PKL. Kemudian saat itu difungsikan jalan, harus tegas menjalankan kebijakan tersebut,” ucapnya.

Mantan aktivis PMII tersebut mengaku sepakat dengan Pemkot bahwa PKL dan wahana permainan anak dipindahkan ke Kompleks Olahraga Dadaha, sehingga, ruang terbuka publik terkonsentrasi di area hijau tersebut.

“Ada pun PKL Rabuan, bisa ditempatkan di Jalan Masjid Agung depan Gedung Dakwah, tutup jalan sampai pukul 12 saja,” ujarnya mengusulkan. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.