Agustiana: Menarik Jika Bupatinya ke Jokowi dan Wabupnya ke Prabowo

268
0
Agustiana
Loading...

SINGAPARNA – Aktivis demokrasi Agustiana mengatakan, PDI Perjuangan harus memperhitungkan etika politik dalam mengambil keputusan pengisian jabatan wakil bupati.

Kata dia, memang dalam konteks aturan, PDI Perjuangan mempunyai kewenangan atau hak dalam mengusulkan cawabup di sisa periode ini. Namun, hukum itu luas. Bukan hanya asas melanggar aturan yang menjadi dasar, tapi asas kelayakan, adil dan patut harus diperhitungkan juga. Karena, negara ini tidak membangun pemerintahannya sendiri.

“Karena ada hukum akademis, hukum norma dan etis. Jadi, dalam dunia politik, soal etika politik itu harus sangat diperhatikan dan diperhitungkan dengan baik,” ujarnya kepada Radar, Minggu (10/3).

Menurutnya, apabila PDI Perjuangan mengusulkan cawabup, menjadi interpretatif lain, karena sudah menempatkan Ade Sugianto sebagai bupati. “Menurut saya kurang layak, kurang patut dan adil kalau benar-benar mengusulkan,” bebernya.

Agustiana berharap, tidak sampai terjadi PDI Perjuangan mengusulkan cawabup. Lebih baik, sekarang diserahkan saja kepada PAN dan PKS yang berhak. “Jelas akan menarik kalau bupatinya dari pendukung Jokowi dan wakil bupatinya pendukung Prabowo. Cawabup yang diusulkan PAN dan PKS pun keduanya layak dan mempunyai hak,” terangnya.

Terpisah, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, KH Atam Rustam MPd mengatakan, bicara soal kedua kandidat yang sudah diusulkan PAN dan PKS, semuanya baik dan layak. “Saya tidak bisa menyebutkan mana yang lebih layak. Biar sepenuhnya kami serahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai kewenangan memilihnya,” katanya.

Atam berpesan, siapa pun yang akan mengisi jabatan wakil bupati harus cocok dengan Ade Sugianto. Sehingga, bisa membantu dalam menjalankan tugas bupati dan melaksanakan fungsi wakil bupati dengan baik.

Loading...

“Wakil yang terpilih nantinya harus lebih memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan mampu memerhatikan pembangunan di daerah yang memang belum tersentuh. Intinya wakil harus menjadi penyeimbang bupati,” harapnya.

Kemudian, Atam me­min­ta wakil bupati harus mampu me­nem­patkan para pegawai se­suai latar pen­di­di­kan dan ke­ahliannya. “Karena yang menjadi masalah saat ini yakni penem­patan pegawai tidak sesuai dengan tufoksi-nya,” tandasnya. (yfi/ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.