Seleksi Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Harus Struggle Ditekan Sana-sini

21

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

CIHIDEUNG – Para legislator Kota Tasikmalaya mengemukakan gagasannya terkait pengisian jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Tujuh kandidat yang akan mengisi jabatan eselon II tersebut harus mampu memahami persoalan pembangunan di Kota Resik dan bekerja di bawah tekanan.

Hari ini (22/10), para kandidat itu yakni Drs H Adang Mulyana MM, Drs H Dedi MSi, Ir Dudi Ahmad Holidi MSi, Drs Jalaludin MSi, Drs Nanang Gunawan MSi, Odang Saepudin SE dan Tuteng Budiman SSos MSi akan mengikuti tes seleksi kompetensi (assessment) di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bumi Perkemahan Jatinangor, Sumedang.

“Kami mengharapkan orang yang nantinya duduk di pimpinan DPUPR itu mampu menguasai medan pekerjaan, termasuk menyelesaikan persoalan,” beber Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Heri Ahmadi kepada Radar, Minggu (21/10).

DPUPR membutuhkan pemimpin yang menguasai dan memahami persoalan kota. Pasalnya, pembangunan fisik itu sangat urgen. Baik dan buruknya bisa dinilai sangat mudah dengan kasat mata. “Siapa pun yang jadi, harus bisa menuntaskan persoalan.

Seperti Lingkar Utara harus diselesaikan sesuai target pembangunannya. Kita pun selaku mitra, tidak pernah mencari kesalahan saat berkoordinasi. Justru men-support kinerja dinas. Hubungan yang sudah baik harus diteruskan,” terang politisi PKS tersebut.

Anggota Komisi III Wahid menyatakan persoalan-persoalan DPUPR yang bermunculan di daerah lain, harus menjadi bahan kajian matang pemangku kebijakan dalam memilih pemimpin.

“Kalau dibilang (DPUPR, Red.) bukan lahan basah, tetapi instansi yang keuangan dan kegiatannya banyak. Apalagi berkaitan pembangunan fisik. Walaupun open bidding merupakan bagian tes layak dan tidaknya seseorang mengisi suatu jabatan, tapi harus disadari kriteria kepemimpinan harus diperhatikan,” jelas dia.

Selain harus sarat pengalaman dan ahli manajemen, figur yang dipilih juga harus paham seluk-beluk DPUPR. “Bukan berarti pro ke pejabat yang sudah tugas di DPUPR. Siapa pun banyak yang sebelumnya pernah berkecimpung di Dinas Binamarga sebelum berganti nama. Karena, harus siap segalanya. Dinas ini selalu jadi sorotan jadi harus benar-benar struggle ditekan pihak sana-sini,” papar Wahid.

Seorang Kadis PUPR harus berani bersikap ketika ditekan pimpinan atau pihak-pihak lain. Kekuatan mental ini diperlukan agar program-program pembangunannya sesuai dengan aturan. “Mohon maaf harus berani melawan ketika siapa pun yang melakukan intervensi tidak dibenarkan. Punya sikap tegas,” ujar politisi PKB ini.

Menurut Wahid, pekerjaan DPUPR sangat terlihat oleh publik. Berbeda halnya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Walaupun bukan ahlinya, masyarakat bisa menilai dengan mudah mana pekerjaan fisik yang baik dana mana yang buruk.
Legislator Komisi III lainnya Bagas Suryono menilai pemimpin DPUPR harus berpengalaman dan memiliki basic skill sesuai tugasnya.

“Kemudian komunikasi harus baik selaku top manager. Semoga dari tujuh orang ini ada yang memiliki kriteria tersebut demi pelayanan masyarakat lebih baik lagi,” kata politisi PAN tersebut. (igi)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.