Hasil Evaluasi Telah Dibahas

48
0
Istimewa BAHAS. Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandarana beserta SKPD dan Sekretariat Daerah membahas dua Raperda hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pangandaran telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Tempat Penginapan. Pesanggrahan dan Vila Milik Pemerintah Daerah serta Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 hasil dari evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pangandaran Solehudin mengatakan hasil dua raperda hasil evaluasi gubernur tersebut wajib dibahas unsur anggota Bapemperda, SKPD dan a Sekretariat DPRD. ”Sebagaimana dalam Kemendagri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan, bahwa Raperda hasil evaluasi harus segera disempurnakan antara pemerintah daerah dan DPRD,” jelasnya Selasa (18/6).

Menurut dia, dalam pembahasan tersebut ada penghapusan dan penambahan dasar hukum, pasal dan juga ayat dalam raperda mengenai Peningapan Milik Pemerintah Daerah. Seperti penghapusan pasal 8 ayat 3, yang berbunyi bahwa retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat 2, sudah termasuk pajak. ”Kemudian ada penambahan satu ayat dalam Bab XIV ketentuan pidana pasal 19 yang berbunyi denda dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan negara,” terangnya.

Kemudian dalam rapat tersebut juga dibahas menganai tarif kamar, dimana Dinas Pariwisata menyebutkan Pemkab Pangandaran hanya memiliki tiga unit Bungalow yang ada di Batukaras. ”Disebutkan fasilitas pendukung yang ada di Bungalow itu sangat terbatas, untuk VVIP juga tidak sesuai dengan standar nasional, hanya sesuai dengan standar lokal saja,” katanya.

Sehingga, ke depan untuk tarif bisa diperbaiki, jika fasilitas pendukung sudah berubah dan dinamika pariwisata berkembang.”Intinya harus ada penyesuaian tarif lagi di masa yang akan datang,” jelasnya.

Solehudin mengatakan secara substansi tidak ada perubahan dari raperda hasil evaluasi gubernur, hanya ada penambahan dan pengurangan pasal dan ayat. ”Semuanya sepakat, baik itu DPRD maupun SKPD menyetujui raperda hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat tersebut,” ujarnya.

Mengenai raperda tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, hasil dari evaluasi Gubernur Jawa Barat, menurut dia, Pemkab telah melakukan beberapa perbaikan. ”Dimana ada beberapa dokumen dan saran yang harus diperbaiki secara umum, ada juga beberapa dasar hukum yang harus dihapus, dikurangi dan ditambahkan” terangnya.

Selain itu hasil evaluasi gubernur juga mengharuskan adanya fokus dalam tatan cara penyusunan indikator dan itu juga sudah diperbaiki. ”Tahap pembangunan juga telah diselaraskan, karena didalamnya terdadpat isu streategis yang terlalu teknis,” ucapnya.

Kemudian pembuatan RPJM sebelumnya tidak memiliki RT RW, namun saat ini sudah ada dan telah diselaraskan. ”Arah kebijakan RPJMD harus sesuai dengan tujuan dan semuanya sudah diselaraskan,” katanya.(den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.