Hasil Pileg, Tunggu Aduan Sengketa

91
DISKUSI. (Dari kiri) Ketua KPU Dr Ade Zaenul Mutaqin dan Ketua MUI KH Ate Musodiq berdiskusi terkait Pemilu 2019 yang digelar HMI di RM Rasa Desa, Jumat (24/5). RANGGA JATNIKA / RADAR TASIKMALAYA

CIHIDEUNG – KPU Kota Tasikmalaya belum bisa memastikan penetapan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kota Tasikmalaya. Pihaknya masih menunggu arahan dari pusat berkaitan ada tidaknya sengketa.

Ketua KPU Kota Tasikmalaya Dr Ade Zaenul Mutaqin MAg mengatakan, sejauh ini tidak ada sengketa suara untuk Pileg Kota Tasikmalaya. Maka dari itu, jumlah raihan suara parpol dan calon anggota legislatif (caleg) tidak ada perubahan dari hasil pleno beberapa waktu lalu. “Kita sudah koordinasi, untuk Pileg Kota Tasik tidak ada sengketa,” katanya usai diskusi publik HMI di RM Ras Desa, Jumat (24/5).

Namun demikian, untuk pemilu di tingkatan lain diketahui ada yang masih disengketakan. Di antaranya Pileg DPRD Provinsi Jabar Dapil XI dan DPR RI untuk Dapil Jabar XV yang meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya serta Kabupaten Garut. “Masih ada sengketa di Dapil XV Jabar,” ujar dia.

Berdasarkan aturan yang ada, penetapan bisa dilakukan jika tidak ada sengketa atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Maka dari itu, pihaknya masih menunggu arahan dari KPU pusat terkait jadwal penetapan caleg terpilih dan raihan kursi parpol DPRD Kota Tasikmalaya. “Karena belum jelas, apa ini bersifat parsial atau harus menunggu semua (sengketa) selesai,” ujarnya.

Formatur Ketua HMI Kota Tasikmalaya Yoga Ahmad Fauzi menilai ada beberapa hal yang harus dievaluasi dari Pemilu 2019. Pileg dan pilpres tidak perlu digabungkan lagi untuk pemilu ke depannya. “Sangat disesalkan karena pemilu ini sampai menjatuhkan korban,” tuturnya.

Maka dari itu, pihaknya akan melakukan kajian dan akan mendorong perubahan UU Pemilu supaya pileg dan pilpres dilaksanakan secara terpisah. Pasalnya, dari informasi yang dia dapat bahwa dasar pemilu serentak itu ditujukan untuk efisiensi waktu. “Jadi dasarnya itu bukan untuk meningkatkan kualitas pemilu, tapi lebih kepada efisiensi waktu,” katanya.

Kemarin, HMI melaksanakan diskusi publik dengan mengumpulkan perwakilan OKP dan mahasiswa se-Kota Tasikmalaya. Hal itu guna mengkaji proses pemilu dan kendala-kendala yang ada. Termasuk untuk menjaga kondusivitas sebelum penetapan dari KPU.

Dalam diskusi tersebut, hadir Ketua KPU Dr Ade Zaenul Mutaqin MAg untuk memaparkan tentang proses pemilu serta Ketua MUI Kota Tasikmalaya KH Ate Musodiq yang memberikan arahan supaya mahasiswa tetap menjaga kondusivitas. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.