Hasil Rapimnas Amali di Manonjaya Tasik Inginkan Syarat Pendirian Ma’had Aly Diperketat

633
0

KABUPATEN TASIK – Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali) menginginkan pemerintah membuat regulasi untuk memperketat persyaratan pendirian Ma’had Aly.

Regulasi itu direkomendasikan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menjadi turunan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ketua Amali, KH Abdul Djalal mengatakan, dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ma’had Aly, disepakati beberapa poin.

Salah satunya adalah perubahan persyaratan mendirikan lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren.

“Pesantren yang mau mendirikan Ma’had Aly harus memenuhi persyaratan itu,” ujarnya kepada radartasikmalaya.com yang ditemui di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (10/1).

Ia menerangkan, pesantren harus memiliki jumlah santri minimal 750 orang untuk Jawa dan 500 orang untuk luar Jawa. Selain itu, pesantren juga sudah berdiri selama 15 tahun. Hal itu dilakukan agar adanya UU Pesantren tak dijadikan ladang bisnis dengan merebaknya pesantren baru yang mendirikan Ma’had Aly.

Abdul membeberkan, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu pesantren di Indonesia. Sementara baru ada 55 Ma’had Aly yang berdiri.

Artinya, masih terbuka lebar kesempatan untuk mendirikan Ma’had Aly.

Selain itu, pesantren harus ada kejelasan dan keseriusan mulai dari pengurus hingga yayasannya.

Pasalnya, Ma’had Aly itu adalah lembaga pendidikan yang tidak lepas dari pesantren.

Tujuannya, agar lembaga itu dapat terus berjalan tanpa ada konflik dengan pengurus atau yayasannya.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Miftahul Huda, KH Asep Maoshul Affandy menuturkan, intinya saat ini Ma’had Aly sudah diakui selayaknya lembaga pendidikan tinggi lain.

Namun, ia mengingatkan, pemerintah hanya memiliki waktu satu tahun setelah UU Pesantren diundangkan untuk menerapkanya.

Karena, jelas dia, Rapimnas Amali kali ini juga akan memberi rekomendasi kepada pemerintah mempercepat penyusunan regulasi turunan, sekaligus mengingatkan pemerintah agar cepat membuat PMA.

“Kita juga tidak mau dirugikan jika ada keterlambatan PMA. Jangan sampai UU yang sudah diterbitkan tidak berjalan karena tidak ada PMA,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pesantren, baik yang memiliki Ma’had Aly ataupun tidak, untuk sama-sama mengawal. Jika tidak, UU Pesantren bisa berjalan secepatnya.

(rezza rizaldi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.