Herdiat Bantah Aduan Said, Soal Manipulasi Data Pasien Covid-19 di Ciamis

213
0
MENJELASKAN. Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya MM menjelaskan soal potongan TPP PNS yang akan dialokasikan dalam penanganan Covid-19.

CIAMIS – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya bantah aduan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah kepada Menteri Kesehatan,Terawan, tentang adanya rumah sakit ‘nakal’ di sejumlah daerah yang manipulasi data pasien positif Covid-19 demi mendapatkan anggaran.

Diketahui Kabupaten Ciamis, Pasuruan, Jambi menjadi daerah yang disebutkan oleh Said Abdullah yang diduga melakukan manipulasi data pasien positif Covid -19.

“Saya tegaskan tidak benar terkait tuduhan yang disampaikan Said Abdullah mengenai manipulasi Data terkonfirmasi positif Covid-19 di Ciamis,” ungkap Herdiat.

Herdiat menyampaikan, bahwa Pemkab Ciamis selalu update data perkembangan penanganan COVID-19 setiap hari, sesuai dengan data sebenarnya.

Bahwa di Rumah Sakit Ciamis belum memiliki alat tes PCR untuk memeriksakan seseorang positif atau negatif Covid-19.

Pemerintah masih merujuk ke Labkesda Jabar untuk melakukan tes PCR, sedangkan untuk penentuan terkonfirmasi-nya positif atau negatifnya itu bukan kewenangan Rumah Sakit kami melainkan tempat melakukan tes PCR yaitu dari Labkesda.

Keterlambatan hasil pengecekan SWAB yang membutuhkan waktu lama menjadi problem utama.

Dari data terbaru, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Ciamis ada 18 orang, 16 orang melaksanakan isolasi mandiri dan telah dinyatakan sembuh.

1 orang meninggal dan 1 orang masih dalam proses isolasi mandiri.

Terkait video yang beredar di masyarakat mengenai video jenazah yang dianggap dimanipulasi datanya menjadi positif Covid-19, Herdiat membantah kebenaran dari pernyataan yang disampaikan warga pada video tersebut.

Tidak betul mengenai video anggapan manipulasi data konfirmasi Covid-19 di Ciamis.

Sesuai dengan data penanganan Covid-19 di Ciamis, ada 9 warga Kabupaten Ciamis yang dirawat di luar kota atau RSUD lain.

Ketika itu terkonfirmasi positif COVID-19 maka kami memakamkannya dengan protokol kesehatan, dan dalam video tersebut itu merupakan salah satunya.

“Bahwa video itu merupakan kejadian di beberapa waktu lalu, saat warga Kabupaten Ciamis yang meninggal dunia terkonfirmasi positif COVID-19 dan itu bukan yang diubah datanya,”tegasnya.

Sementara itu Said Abdullah mengatakan, statement terkait beberapa kota yang memanipulasi data positif COVID-19 itu disampaikan pada forum resmi di sebuah rapat kerja Badan Anggaran DPR RI.

Hadir dalam rapat tersebut dari Menteri Keuangan, Ketua Gugus Tugas COVD-19 Pusat, dan Menteri Kesehatan (Menkes).

Kami sampaikan dengan clear ada dugaan dari informasi yang beredar di grup Whatsapp, disinyalir bahwa orang yang ternyata tidak artinya kondisi rapid test negatif, dinyatakan menjadi positif.

Dugaan itu kita lempar ke Menkes, diantaranya informasi yang beredar ada di Ciamis, Jambi, Surabaya dan Pasuruan.

“Kita ingin pemerintah bersungguh-sungguh, karena persoalan wabah satu ini seakan-akan perang dunia dengan makhluk gaib yang tidak bisa dihindari,” terang Said.

Ketua Badan Anggaran DPRD ini menuturkan, Penanganan COVID -19 menggunakan anggaran yang besar namun serapannya rendah sehingga menjadi pertanyaan.

“Dibalik serapan rendah tersebut, muncul anggapan sedemikian rupa sehingga kami meminta klarifikasi dari Menkes. Namun, pada rapat tersebut Menkes tidak memberikan jawaban sampai raker berakhir,” tuturnya.

“Kami memberikan kesempatan kemenkes setidaknya sampai bulan September pada pembahasan yang akan datang untuk duduk bersama, karena wabah harus segera berakhir,” ucap Said Abdullah

Menurutnya, penanganan wabah ini bukan hanya sekedar 87,55 triliun harus habis.

Tapi bagaimana government tata kelolanya harus dijaga dengan baik. Karena kita dalam kondisi corona menghabiskan anggaran sampai 1.024,9 triliun.

“Kami ingin respon pemerintah terkait isu atau anggapan yang beredar tersebut, kalau tidak benar kita akan cek. Malahan beberapa respon yang ada kebanyakan dari beberapa media,” imbuhnya.

Said Abdullah menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati dan masyarakat Ciamis berkaitan dengan statement yang telah disampaikan.

“Sebagai wakil rakyat kewajiban saya memberikan warning kepada pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran,”

“Kewajiban saya agar dana 87,55 miliar yang rendah serapan agar dioptimalkan, disarankan agar setiap Rumah Sakit untuk memiliki alat PCR agar penanganan COVID-19 lebih cepat.

(iman s rahman/rls)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.