Hibah Saja Bisa, Masa untuk Honorer yang Mengabdi Tidak Bisa

517
0
ilustrasi
Loading...

TASIK – Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kota Tasikmalaya menyambut baik dorongan DPR RI kepada Kemendikbud untuk menyesuaikan gaji honorer sesuai Upah Minimum Kota (UMK).

Hal ini dianggap menjadi angin segar bagi para honorer yang sudah mengidamkan kesejahteraan layak.

“Maka kita akan ikut mendorong agar regulasi pengupahan honorer ini secepatnya dibentuk,” ujar Bendahara KTSI Kota Tasikmalaya Dadang Gunawan kepada Radar, Selasa (8/5/2018).

Dadang percaya pemerintah daerah sanggup mengeluarkan dana guna kesejahteraan para honorer. Karena sebelumnya tidak adanya regulasi menjadi alasan pemerintah untuk tidak memperhatikan tenaga honorer.

“Hibah yang bermiliar-miliar saja bisa, masa ini untuk honorer yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat tidak bisa,” tuturnya.

Namun, kata dia, pemerintah dan pihak terkait pun harus melakukan pengawalan supaya tidak ada yang memanfaatkan aturan tersebut.

“Jangan sampai jumlah honorer tiba-tiba membludak karena ada permainan tertentu. Atau banyak honorer baru yang ternyata titipan,” tuturnya.

Disebutkannya, jumlah tenaga honorer di Kota Tasikmalaya saat ini mencapai 7 ribu orang yang bertugas di dunia pendidikan, perkantoran dan kesehatan.

Hampir semuanya belum memiliki upah yang layak khususnya tenaga honorer di SD Negeri dan Puskesmas. ”Kalau honorer di sekolah swasta mungkin beda, kesejahteraannya lebih baik,” katanya.

Apabila terrealisasikan penyesuaian gaji dengan UMK. Hal ini akan menjadi pelipur lara bagi para honorer usia di atas 35 tahun yang menurut aturan baru tidak memiliki kesempatan menjadi PNS.

”Begitu juga untuk yang masih muda bisa jadi alasan bertahan sambil menunggu pengangkatan,” pungkasnya.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdi mendukung wacana honorer bisa digaji sesuai UMK. Karena hal tersebut akan menutupi kekurangan hidup honorer selama ini.

“Tapi jangan sampai menepikan honorer menjadi PNS,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BKPPD Kota Banjar Supratman mengakui gaji honorer minim. Meskipun bervariatif nilainya, namun belum setara dengan UMK Kota Banjar sebesar Rp1,4 juta.

“Data jumlah honorer di Kota Banjar sekitar dua ribuan. Kalau dijumlah dengan tenaga honorer SMA/SMK yang kewenangannya ada di provinsi sekitar tiga ribuan,” kata Supratman yang mengaku dua tahun lagi memasuki masa pensiun.

Ia pun setuju dengan usulan DPR RI dimana gaji honorer harus ditingkatkan minimal setara dengan UMK dan dibebankan ke APBD Kota/Kabupaten.

“Setuju, namun harus melalui prosedur seperti aturannya yang jelas, perhitungan belanja pegawainya harus dirumuskan ulang,” ucapnya.

Perlu Good Will

Sementara itu, dewan nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman mengatakan, jika ke depan aturan Pemerintah Pusat memperbolehkan Pemda meng-cover pengupahan tenaga honorer oleh APBD.

Tentunya dikembalikan kepada good will tiap Pemda itu sendiri. Dengan mengkalkulasi dan melakukan penyesuaian APBD.

“Ya bisa-bisa saja, salah satunya memangkas alokasi anggaran atau kegiatan yang kurang relevan dengan program pembangunan dan kebutuhan masyarakat saat ini,” terang peneliti anggaran yang konsen menyoroti keuangan di Priangan Timur itu.

Dirinya mengakui selama ini persoalan honorer tengah menjadi tren di setiap daerah. Salah satunya dengan upaya merevisi UU ASN supaya para tenaga honorer dapat diterima secara otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tetapi kemungkinan merevisi UU ASN itu akan memakan waktu lama. Sementara saat ini sudah keluar aturan tentang mekanisme rekrutmen CPNS secara terbuka lewat kementerian namun tidak mengistimewakan para honorer,” tandasnya.

(rga/dik/cep/igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.