HM Yusuf Gantikan Tugas Wali Kota Tasik

969
0
”Karena Pak wali berhalangan, maka tugas-tugas wali kota dilaksanakan Pak wakil. Itu inti radiogram yang kami terima dari provinsi.” H Ivan Dicksan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat langsung mengambil langkah cepat setelah diumumkannya Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman sebagai tahanan KPK pada Jumat (23/10).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah menunjuk Wakil Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf untuk melaksanaan tugas wali kota.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menjelaskan, pihaknya sudah menerima radiogram dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di mana, Gubernur Ridwan Kamil memutuskan Wawali H Muhammad Yusuf menjalankan tugas-tugas kedinasan wali kota sementara waktu ini.

“Karena Pak wali berhalangan, maka tugas-tugas wali kota dilaksanakan Pak wakil. Itu inti radiogram yang kami terima dari provinsi,” ujar Ivan kepada Radar, Minggu (25/10).

Baca juga : Gempa Pangandaran Terasa di Tasik, 1 Rumah di Culamega Rusak

Menurutnya, Senin (26/10) wawali berangkat ke Bandung untuk berkonsultasi secara langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan detail penugasan dari gubernur atas radiogram yang disusun, Jumat (23/10) itu.

“Pak wakil besok akan berkonsultasi ke Jawa Barat terkait detail-detail tindaklanjut radiogram tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, di Bale Kota Tasikmalaya pada Senin (26/10) pihaknya mengumpulkan seluruh kepala dinas usai apel untuk menggelar konferensi pers dan briefing sebagai upaya memastikan roda pemerintahan dan layanan masyarakat terus berjalan.

“Pertama kita menyampaikan keprihatinan teman-teman ASN. Kita berharap yang terbaik bagi Pak wali. Kita bersimpati terhadap keluarga, kerabat supaya diberi ketabahan dan kesabaran menjalani hal ini,” tuturnya.

Menurutnya, wawali dan jajaran masih menunggu kelanjutan arahan dari provinsi mau pun pusat.

Tentunya, pemkot sangat menghormati proses hukum yang dijalankan KPK saat ini.

Pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan program dan rencana pembangunan yang dicita-citakan wali kota untuk kesejahteraan dan kemajuan Kota Tasikmalaya.

“Kami mendoakan supaya Pak wali diberikan yang terbaik oleh Allah Swt. Kami komitmen meneruskan program-program beliau, apa yang ditarget dan dicita-citakan supaya terealisasi, amin,” doa Ivan.

Pengacara Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman, Bambang Lesmana SH menjelaskan, kliennya tidak melakukan gratifikasi atau pemberian hadiah terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasik 2018.

“Berdasarkan hasil sadapan KPK, tak ada bahwa janji dari Pak wali akan memberikan hadiah atau uang, karena DAK 2018 telah cair,” kata Bambang Lesmana saat konferensi pers di Hotel Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Sabtu (24/10).

Menurut dia, wali kota tidak korupsi, bahkan anggaran DAK yang cair kala itu juga utuh.

“Pak Budi ini tak korupsi. Uang DAK itu utuh. Tak dikorupsi. Lalu pemberian uang yang disangkakan berasal dari dana pribadi, karena dipaksa dan ditagih Romi (Romahurmuziy, Red),” kata Bambang menjelaskan.

Saat itu, Romahurmuziy, kata Bambang yang menelepon wali kota dan memberitahukan bahwa uang DAK telah cair.

DAK itu bisa cair karena dibantu Yaya Purnomo yang saat itu masih menjabat Kasi di Kementerian Keuangan.

“Padahal Pak Budi tak tahu dana itu sudah cair karena dia sedang cuti masa kampanye Pilkada 2017. Dan bisa kenal ke Yaya karena dikenalkan Romi. Romi kan saat itu menjabat sebagai ketua umum partainya,” papar Bambang.

Semua itu, kata Bambang, sudah ada di Berita Acara Pemeriksaan (BPA) tahun lalu.

Jadi apa yang terjadi kemarin, wali kota ditahan, awalnya ada panggilan pemeriksaan untuk kasus tersebut pada pukul 10.00.

Pihaknya mengira itu panggilan hanya untuk pemeriksaan tambahan.

Kuasa hukum pun mengantar wali kota ke KPK di Jakarta.Namun pada pukul 16.00, kliennya diputuskan KPK untuk ditahan.

“Saya sudah mengutarakan dengan adanya BAP tambahan ini. Karena terakhir BAP 1,5 tahun lalu.

Nah yang pemeriksaan baru itu hanya empat poin,” kata dia. Dalam pemeriksaan itu, KPK menanyakan tentang surat proposal pengajuan DAK 2018 yang meminta bantuan dan diajukan ke Kemenkeu.

“Itu yang ditanyakan dan Pak wali membenarkannya. Lalu ditanya diberikan ke siapa proposal itu, Pak wali bilang ke Yaya.Cuma itu saja,” kata dia.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa proposal itu diberikan ke Yaya secara pribadi dan tak ke Kantor Kemenkeu.

“Menjawabnya Pak wali dikenalkan ke Yaya oleh Romi. Itu sesuai BAP yang dulu. Dia ditelepon Romi untuk menghadap ke rumahnya dan di sana sudah ada Yaya,” kata dia menjelaskan.

Kemudian, tambah dia, sesuai BAP wali kota menyerahkan proposal itu ke Yaya dan kenapa diberikan secara pribadi ke Yaya karena ada atensi dan lama kalau ke kantornya.

“Lalu diperiksa juga terkait harta kekayaannya. Setelah itu jam 15. 00 WIB selesai pemeriksaan. Tiba-tiba penyidiknya bulak-balik rapat, dan saat Ashar, KPK menyatakan Pak wali harus ditahan,” tambahnya.

Kondisi wali kota, kata Bambang, walaupun sempat kaget atas keputusan KPK menahannya, dia tetap sehat walafiat.

Dia pun berpesan kepada semua pihak di Kota Tasikmalaya bahwa pembangunan harus tetap berjalan.

“Sempat berpesan bahwa pembangunan Kota Tasikmalaya bisa terus berjalan,” kata Bambang.

Pengamat politik dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mengakui bahwa ditahannya Budi cukup menghentak.

Wajar jika beberapa saat terjadi kekagetan.

“Tentu akan ada kekagetan di birokrasi,” ujarnya.

Terpisah, Pengamat hukum Tasikmalaya Dr Eman Sungkawa SH MH mengatakan, dari kaca mata hukum tidak ada perubahan yang signifikan pada kasus Budi.

Pasalnya statusnya tetap tersangka.

“Sama saja, kemarin tersangka sekarang masih tersangka,” ujarnya.

Perbedaannya, kali ini penahanan dilakukan kepada H Budi yang seharusnya dilakukan sejak awal.

Namun hal itu kemungkinan karena KPK punya pertimbangan.

“Ko baru sekarang, harusnya setelah ditetapkan tersangka,” katanya.

(rga).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.