HMI Deadline Kejaksaan

41
0
ilustrasi

CIAMIS – Wasekum Partisipasi Pembangunam Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis Dede Aos Firdaus mengatakan pihaknya memberikan waktu 30 hari kepada Kejaksaan Negeri Ciamis menuntaskan kasus-kasus korupsi di Ciamis.

“Jika tidak selesai apa yang kita deadline waktu 30 hari, kita akan melakukan gerakan aksi kembali,” ujar Dede Kamis (19/12) siang.

HMI, kata dia, tetap akan menuntut Kejaksaan Negeri Ciamis segera menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang Kejaksaan tangani.

Kejaksaan Negeri Ciamis, kata dia, harus mempublikasikan setiap perkara yang sedang ditangani maupun yang sudah selesai ditangani. Kejaksaan Negeri Ciamis harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, jangan sampai tebang pilih dalam penyelesaian perkara dan bebas dari intervensi.

“Bila tuntutan kami tidak dipenuhi poin di atas, kami akan melaksanakan audiensi ke Kejaksaan Agung dan menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis untuk mundur dari jabatannya,” paparnya.

Menurutnya, kalau memang kejaksaan cepat dalam memproses dan sesuai prosedur, itu berarti mereka maksimal dalam pemrosesan. Jika hal tersebut sudah lama tidak tahu kejelasannya, kata dia, berarti kejaksaan dalam memproses kasus tersebut lamban.

Loading...

Ketua HMI Cabang Ciamis periode 2010/2011 Abdul Majid menjelaskan bahwa fenomena korupsi telah menjadi persoalan pelik yang tidak kunjung usai terjadi di negara ini. Bahkan di lingkup terkecil di tingkat Kabupaten Ciamis fenomena ini banyak terjadi dan tidak jelas arah penyelesaiannya. Bahkan, banyak tertundanya penyelesaian berbagai kasus korupsi seperti yang selalu disuarakan teman-teman mahasiswa. Itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari bupati/wabup.

“Saya sangat yakin bupati/wabup Ciamis punya kemauan yang serius untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Ciamis,” terangnya.

Sementara itu saat Radar mencoba melalukan wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis A Tri Nugraha SH, dia sedang tidak di tempat. Pun saat Radar hubungi, belum memberikan jawaban.

Aktivis mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, sebelumnya, berdemonstrasi Rabu (18/12). Mereka menuntut penuntasan kasus korupsi di Ciamis. Aksi ini bukan yang pertama. Sebelumnya mereka pernah bergerak. Irisan tuntutannya: segera tuntaskan kasus korupsi.

Demonstran mendatangi tiga tempat. Yaitu Kejaksaan Negeri, Pemkab dan DPRD Ciamis. Di sana mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan mulai pukul 13.00 hingga sore.

Koordinator Aksi HMI Cabang Ciamis Dede Aos Firdaus menuntut pemerintah konsisten mewujudkan pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun realitanya, korupsi masih terjadi. Itu dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang terjerat kasus korupsi.

“Begitupun di Kabupaten Ciamis, banyak kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ciamis tetapi tidak kunjung selesai. Padahal kasus tersebut mengakibtkan kerugian uang negara,” jelas Aos.

Kasus-kasus tersebut, kata Aos, yaitu kasus finger print, revitalisasi Alun-Alun, retribusi Situ Lengkong Panjalu dan Balai Benih Ikan (BBI). Ke empat kasus tersebut sampai saat ini masih mangkrak dan tidak diketahui tindak lanjutnya.

Menyikapi hal itu, HMI Ciamis menuntut Kejaksaan Negeri Ciamis segera menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang mereka tangani.

Kejaksaan Negeri Ciamis juga harus mempublikasikan setiap perkara yang sedang ditangani dan yang sudah selesai ditangani.

Kejaksaan Negeri Ciamis harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Jangan sampai tebang pilih dalam penyelesaian perkara dan bebas dari intervensi. Kejaksaan Negeri Ciamis pun harus berani dan berkomitmen agar jangan sampai terjadi KKN di tubuh Kejaksaan Negeri.

“Jika poin-poin diatas tidak dikabulkan maka kami akan melaksanakan audiensi ke Kejaksaan Agung dan menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis untuk mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Sri Respatini SH MHum melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis A Tri Nugraha SH menjelaskan kasus-kasus yang pihaknya tangani yaitu kasus makan dan minum serta pengadaan alat tulis kantor KPU Pangandaran masuk tahap persidangan. Bahkan kasus itu empat kali disidangkan.

Sedangkan kasus retribusi Situ Lengkong Panjalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melalukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Adapun untuk penanganan kasus alat sidik jari, kata dia, pihaknya sedang dalam tahap klarifikasi. Pihaknya memanggil sekitar 80 orang untuk diklarifikasi.

“Di mana BPKP itu sekarang sedang klarifikasi menghitung kerugian negara, karena tidak pidana korupsi harus ada perhitungan kerugian negara,” jelasnya.

Mahasiswa juga berdemonstrasi di Pemkab Ciamis. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Ciamis mampu menciptakan pemerintah yang bebas dan bersih dari KKN, bupati harus mengalokasikan anggaran 2020 tepat sasaran dan mengedepankan skala prioritas pembangunan, pemerintah daerah harus menyediakan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat demi menjaga pemerintah bebas dan bersih dari KKN. Tuntutan berikutnya yaitu pemerintah harus memaksimalkan dalam pelayanan kaum difabilitas dan berani berkomitmen agar tidak terjadi KKN di tubuh Pemerintah Kabupaten Ciamis. “Hal itu yang harus menjadi catatan pemerintah Ciamis harus diperhatikan,” desaknya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.