HMI Demo Kejaksaan, Pertanyakan Kasus Korupsi Finger Print dan Mamin

227
0
DEMO. Mahasiswa yang HMI Cabang Ciamis menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Ciamis, menuntut penyelesaian kasus korupsi, Kamis (04/07). iman sr/ radar tasikmalaya.

CIAMIS – Puluhan mahasiswa yang tergabung  di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, berunjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ciamis, Jalan Siliwangi, Kamis (4/7) sekitar pukul 09.00.

Massa menyampaikan dua tuntutan yang harus segera diselesaikan Kejari. Yakni, kasus Finger Print dan kasus Makan Minum (Mamin) KPUD di Pangandaran.

Koorlap aksi, Edgar Dzikri  menjelaskan, kedatanganya ke Kejaksaan Negeri  tak lain meminta segera menyelesaikan  kasus-kasus dugaan korupsi yang pernah diajukan sekitar setahun lalu. Yakni, kasus pengadaan Finger Print  UPTD Puskesmas, Kecamatan dan Dinas Pendidikan tahun 2017/2018, Mamin dan ATK KPUD di Pangandaran tahun 2017.

“Kedua kasus tersebut  belum ada kejelasan dari Kejaksaan. Kami pertanyakan karena sudah lama tidak selesai-selesai dan harus segera terselesaikan secepatnya. Karena jika tidak selesai juga kita akan kembali menggelar aksi susulan lebih besar lagi, ” ancam Edgar yang juga Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan HMI Cabang Ciamis.

Edgar menjelaskan, Kejaksaan harus menjalankan tugas, peran dan fungsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, sesuai dengan Udang-Undang Nomor 16 tahun 2004.

“Kami mendorong Kejaksaan Negeri Ciamis untuk secepatnya mengungkap dan menyelesaikan perkara dugaan korupsi tersebut. Kami akan terus menunggunya,” tuturnya kepada wartawan.

Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Respatini SH M Hum menyampaikan, pihaknya menyambut baik dengan anak -anak dari HMI yang telah  men-support kerja Kejaksaan.

“Perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Ciamis memang ada, tapi itu porsinya Kasi Pidsus. Karena di sini versi pihakinya direktur  (berdiri ngoleksi ngatur) . Jadi kalau sampai detail dirinya tidak ingat. Kasus Finger Print dan Mamin KPUD di Pangandaran baru dalam taraf pemeriksaan. Kita kerja sudah sesuai dengan  SOP yang ditentukan oleh atasan kita dari Kejaksaan Agung RI,” paparnya kepada waartawan.

Dijelaskan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis, A Tri Nugraha, ada dua kasus yang masih ditangani pihaknya. yakni, kasus pengadaan finger print yang pengalokasiannya dari tiga instansi, yakni UPTD Puskesmas, Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sebanyak sekitar 500 unit.

“Diduga ada markup atau kemahalan terhadap pengadaan barang tersebut. Namun, setelah berkoordinasi dan ekspos dengan BPKP kasus tersebut harus ada keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” ujarnya.

Bahkan, kata dia, pihaknya sudah menyurati LKPP dan minggu depan akan melakukan pemeriksaan ahli LKPP.  “Bahkan saksi-saksi sebanyak 25 orang sudah kita periksa. Kenapa prosesnya lama? Karena tahapan-tahapan harus dilalui termasuk memeriksa saksi-saksi,”  paparnya.

Tri menambahkan,  untuk kerugian negara baru akan diketahui setelah selesai memeriksa ahli dari LKPP. Untuk saat ini, pihaknya sudah melanjutkannya ke tahap penyidikan dan 50 saksi sudah diperiksa.

“Sekarang masuk tahap penyidikan, kami sudah periksa sekitar 50 orang saksi. Untuk tersangka belum ada karena kita harus periksa ahli dari LKPP dulu.  Jadi kami saat ini masih proses dan semoga secepatnya akan dituntaskan,” tandasnya.

Perihal kasus KPUD Pangandaran, kata Tri, saat ini sudah hampir selesai, bahkan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka.

“Menengenai tesangka siapa-siapanya, masih dirahasiahkan, tunggu saja nanti.  Memang, kasus KPUD sudah ada kerugian negara dari BPKP, dimana sekitar Rp140 juta. Itu anggaran ATK dan Mamin tahun 2017. Intinya tunggu saja, kedua kasus ini akan kita selesaikan secepatnya. Mohon bersabar,” pungkasnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.